Badan Pengelola Gambut Siap Dibentuk, Lindungi Gambut Riau-Kalimantan dari Karhutla

RIAU ONLINE - Pemerintah akan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan pembentukan BPGMN ini telah disetujui dan akan berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Raja Juli menjelaskan tata kelola gambut saat ini masih di bawah naungan Kementerian Kehutanan terutama setelah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional (BRGMN) dibubarkan.

"Bapak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup ya, untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan, terutama di enam provinsi yang berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," kata Menhut Raja Juli saat jumpa pers setelah rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 24 September 2026, malam.

Raja Juli melanjutkan badan baru yang akan dibentuk ini merupakan salah satu inisiatif yang baik dari Presiden Prabowo.

"Ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan ya, dan oleh karena itu, tadi salah satu poin pentingnya tadi adalah berdirinya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN ini," ujar Raja Juli.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menjelaskan BRIN nantinya diminta membantu kerja-kerja Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, salah satunya terkait dengan deteksi dini titik panas (hotspot).

"Sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI (kecerdasan buatan, red.) yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi," kata Kepala BRIN.

Arif Satria kemudian menceritakan beberapa usulan yang disampaikan para ahli kepada Presiden untuk memadamkan kebakaran di lahan gambut dan restorasi lahan-lahan gambut, di antaranya dengan teknologi water injection, pembangunan pompa air yang dikelola oleh desa, dan bahan-bahan alternatif untuk pemadaman api.

"Ada juga dibicarakan tentang solusi ekonomi. Jadi, solusi ekonomi berkaitan, karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang," ujar Arif Satria.

Selain sagu, Arif Satria juga menyebut ada komoditas kopi dan tanaman hortikultura lainnya.

"Jadi, mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan (gambut, red.) menjadi concern dari Bapak Presiden agar tetap dicarikan solusi ekonominya dengan berbagai teknologi yang ada," kata Kepala BRIN.

Presiden Prabowo mengumpulkan jajaran menterinya serta 20 lebih ilmuwan dan peneliti yang fokus pada gambut serta penanggulangan karhutla untuk berdiskusi di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis. Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih 4 jam.(ANTARA)