Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri menyesalkan pernyataan Plt Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto, yang menuding Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyebab realisasi retribusi di Riau rendah.
Menurutnya, Komisi III DPRD Provinsi Riau akan melakukan sidak langsung ke sekolah-sekolah SMA/SMK di Riau, untuk membuktikan apakah banyak kantin sekolah yang tutup karena Program MBG dijalankan.
"Kami menyesalkan pernyataan Plt Gubernur Provinsi Riau. Komisi III sudah berencana melakukan sidak ke sekolah untuk membuktikan pernyataan tersebut," ujarnya, Selasa 23 Juni 2026.
Menurutnya, pernyataan SF Hariyanto juga tidak relevan dengan realisasi perputaran uang yang terjadi di tengah masyarakat karena keberadaan dapur MBG.
"Ada 636 dapur MBG yang beroperasi di Riau. Kalau 1 dapur melayani 30 penerima manfaat, itu ada sekitar Rp1 miliar per bulan perdapur. Totalnya Rp363 miliar dikali 12 bulan maka ada Rp7,2 triliun uang yang berputar di tengah masyarakat dalam 1 tahun dan disana ada unsur-unsur pajak," jelasnya.
Menurutnya, perputaran roda ekonomi tersebut jauh lebih besar daripada nilai retribusi kantin sekolah yang hanya sebesar Rp12 miliar per tahun.
"Jadi tidak relevan kalau retribusi Pemprov Riau rendah karena kantin sekolah tutup (terdampak MBG). Kalau omset kantin turun, mungkin saja," jelasnya.
Baca Juga
Sebelumnya diberitakan, Plt Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto menyoroti rendahnya realisasi retribusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dikarenakan Program MBG.
Hal ini ia sampaikan saat menanggapi keluhan Ketua Pansus Optimalisasi Pajak Abdullah, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Riau, pada Senin 22 Juni 2026 kemarin.
Dalam momen itu, Ketua Pansus Optimalisasi Pajak Daerah Abdullah menyampaikan realisasi retribusi Pemprov Riau lebih rendah dibandingkan provinsi tetangga. Bahkan, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi retribusi daerah Riau baru mencapai sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar yang telah ditetapkan.
"Enam bulan ini capaian kita baru sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar. Sementara Sumatera Barat mampu memperoleh retribusi hingga Rp22 miliar," ujar Abdullah.
Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi Pemprov ini harus menjadi perhatian semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait di Riau.
"Ekonomi kita jauh lebih besar, tetapi penerimaan retribusinya justru kalah. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh OPD yang memiliki objek retribusi," jelas Abdullah.
Menanggapi hal ini SF Hariyanto mengatakan rendahnya realisasi retribusi ini dikarenakan dampak dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Pertama merespon retribusi progressnya kecil, ini adalah dampak dari MBG. Mereka dikasih makan dan minum sehingga banyak kantin itu tutup," ujarnya.
Namun ia menjelaskan bahwa dengan kebijakan MBG saat ini, kantin-kantin mulai kembali "hidup".
"Alhamdulillah sekarang ada kebijakan untuk memberdayakan kembali kantin-kantin sekolah. Mudah-mudahan aktivitas ekonomi bisa kembali tumbuh dan berdampak positif terhadap penerimaan daerah," pungkasnya.
