Mengawal Eksekusi Kebijakan Prioritas Pemerintah dengan Akal Sehat

RIAU ONLINE, JAKARTA - Diskusi hingga perdebatan mengenai program prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih), seperti tak pernah ada ujungnya.

Sebenarnya fenomena ini memperlihatkan bagaimana sebuah kebijakan publik selalu memiliki dua sisi yang perlu dilihat secara utuh.

Di satu sisi, ada kritik yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat tidak seharusnya dihapus hanya karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Di negara manapun yang berbasis demokrasi, pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyatnya, umumnya memiliki janji yang diwujudkan dalam program unggulan.

Untuk Indonesia, MBG dan KopDes Merah Putih merupakan janji sejak awal kampanye Prabowo-Gibran, sehingga implementasinya justru harus terus dikawal ketat.

Masyarakat harus memastikan dua program ini mampu memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung, terutama oleh kelompok berpenghasilan rendah.

Kemudian, memastikan keberhasilan program dengan tidak semata-mata melihat dari perdebatan di ruang publik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa belakangan ini muncul aksi demonstrasi dari sebagian mahasiswa yang menolak kedua program tersebut.

Salah satu alasan yang disampaikan adalah adanya dugaan penyimpangan dalam implementasi program, termasuk penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat yang menangani MBG oleh Kejaksaan Agung.

Fakta tersebut tentu tidak boleh diabaikan. Penegakan hukum justru menjadi bukti bahwa mekanisme pengawasan negara tetap berjalan, ketika ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, keberadaan aparat penegak hukum memiliki fungsi penting sebagai pengaman kebijakan publik.

Ketika terjadi penyimpangan anggaran, yang harus menjadi sasaran adalah pelaku pelanggaran, bukan tujuan mulia dari program tersebut.

Perbaikan sistem

Jika setiap kebijakan dihentikan hanya karena ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, maka hampir tidak ada program pembangunan yang dapat berjalan secara berkelanjutan.

Hal yang dibutuhkan bukan penghentian, melainkan perbaikan sistem, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten.

Pemerintah telah menunjukkan sikap tegas terhadap penyalahgunaan uang rakyat dengan memproses pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan.

Langkah itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap praktik korupsi, sekaligus mengirimkan pesan bahwa pelaksanaan program harus tetap berada dalam koridor hukum.

Lebih jauh lagi, diskusi mengenai MBG maupun KopDes Merah Putih seharusnya tidak hanya berpusat pada realitas perkotaan.

Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dengan jutaan penduduk yang tinggal di desa, daerah terpencil, kawasan perbatasan, hingga wilayah kepulauan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.

Perspektif mereka sering kali berbeda dengan masyarakat yang hidup di kota besar. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, program bantuan mungkin terlihat biasa saja. Namun, bagi keluarga yang hidup dengan penghasilan terbatas, setiap tambahan akses terhadap pangan bergizi, kesempatan bekerja, maupun aktivitas ekonomi baru dapat membawa perubahan yang berarti.

Karena itu, ketika mengevaluasi sebuah kebijakan nasional, penting untuk mendengar suara mereka yang menjadi penerima manfaat secara langsung, bukan hanya mereka yang memiliki ruang lebih besar untuk menyampaikan pendapat.

Kehadiran KopDes Merah Putih juga dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu upaya memperkuat ekonomi desa.

Selama bertahun-tahun, salah satu tantangan pembangunan Indonesia adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.

Desa membutuhkan institusi ekonomi yang mampu menggerakkan produksi, memperkuat distribusi, membuka akses pasar, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil usaha masyarakat.

Apabila dikelola secara profesional, koperasi memiliki potensi menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Efek berganda

Demikian pula dengan MBG yang tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan gizi. Program semacam ini memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Rantai pasok pangan melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, penyedia jasa distribusi, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengolahan dan penyajian makanan.

Ketika pelaksanaannya berjalan baik, manfaat ekonomi tidak berhenti pada penerima program, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Keberadaan kedua program telah membantu menggerakkan ekonomi masyarakat bawah, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan publik sering kali bersifat berlapis, tidak hanya menyentuh satu kelompok, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap aktivitas ekonomi lokal.

Meskipun demikian, dukungan terhadap sebuah program tidak boleh diartikan sebagai pembenaran atas segala kekurangan yang ada. Justru semakin besar manfaat sebuah kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan agar pengelolaannya berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Pengawasan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Kritik yang disertai data, pengawasan yang objektif, serta pelaporan apabila ditemukan penyimpangan merupakan bentuk partisipasi publik yang sangat diperlukan.

Dalam konteks ini, apabila terdapat oknum yang memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi, maka tindakan hukum harus dilakukan, tanpa kompromi.

Pada saat yang sama, masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. Dengan demikian, pengawasan bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.

Kualitas sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun program pembangunan, tetapi juga oleh kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan.

Menolak penyimpangan adalah kewajiban. Mengawal kebijakan agar semakin baik juga merupakan tanggung jawab bersama. Namun, menutup mata terhadap manfaat yang telah dirasakan masyarakat hanya karena adanya kesalahan pelaksanaan berisiko menghilangkan peluang bagi mereka yang masih membutuhkan kehadiran negara.

Demokrasi yang sehat tidak dibangun secara hitam atau putih. Tapi tumbuh melalui keseimbangan antara kritik dan solusi, antara pengawasan dan dukungan, serta antara keberanian memperbaiki kesalahan dan komitmen menjaga kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Dengan cara itulah pembangunan dapat terus berjalan, sementara integritas tetap menjadi fondasi utama dalam setiap langkah menuju kesejahteraan bersama.(ANTARA)