Ustaz Abdul Somad saat menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi yang melibatkan Abdul Wahid di PN Pekanbaru, Kamis, 18 Juni 2026 (Dok. Tim Advokad)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ustaz Abdul Somad (UAS) mengungkap sejumlah fakta menarik terkait perjalanan politik Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid saat memberikan kesaksian di persidangan.
Dalam keterangannya, UAS mengaku pernah mengusulkan tiga nama tokoh pesantren untuk mendampingi Abdul Wahid sebagai calon Wakil Gubernur Riau.
Di hadapan majelis hakim, UAS menjelaskan bahwa dukungannya kepada Abdul Wahid sejak awal tidak diberikan tanpa syarat.
Ia bahkan mengusulkan tiga figur yang dinilai memiliki latar belakang keislaman dan kedekatan dengan dunia pesantren.
"Saya menawarkan tiga wakil dari saya. Yang pertama dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kalau beliau tidak bersedia, saya minta Bapak Zukri karena beliau sangat baik dan kenal baik dengan saya".
"Beliau (Zukri-red) juga tamat dari Pesantren Darun Nahdhah. Yang ketiga mantan Bupati Pelalawan, Bapak Haris, karena beliau punya pesantren dan hubungan baik dengan saya," ungkap UAS di persidangan.
Menurutnya, ketiga nama tersebut dipilih agar pemerintahan yang dibangun nantinya memiliki keseimbangan antara hubungan dengan pemerintah pusat dan pembinaan masyarakat di daerah.
"Supaya kalau Bapak Abdul Wahid jadi gubernur, beliau bisa memperjuangkan ke pusat, ke atas, sedangkan wakil bisa menjaga di bawah. Ketiga-tiganya ini adalah orang pesantren," katanya.
UAS mengaku sempat menaruh harapan besar kepada dr. Mawardi Muhammad Saleh untuk menjadi pendamping Abdul Wahid.
Bahkan, ia meminta Abdul Wahid segera menemui Mawardi sebagai bentuk keseriusan.
"Syarat saya Bapak Abdul Wahid segera menemui dr. Mawardi. Beliau menemui dan mengirim foto sudah berjumpa. Saya sendiri membuatkan flyer-nya. Saya akan mengampanyekan Abdi Riau, Abdul Wahid-Mawardi untuk Riau," ujar UAS.
Baca Juga
Namun, rencana tersebut akhirnya tidak terwujud. Mawardi tidak menjadi pasangan Abdul Wahid. Upaya berikutnya juga kandas setelah Zukri memilih fokus melanjutkan karier politiknya di Kabupaten Pelalawan.
"Ternyata beliau ingin jadi bupati dua periode di Pelalawan, jadi juga tidak," jelasnya.
Pada akhirnya, Abdul Wahid memilih SF Hariyanto sebagai pendamping dalam Pilgub Riau.
UAS mengaku sempat merasa berat menerima keputusan tersebut karena sosok wakil gubernur yang dipilih tidak sesuai dengan figur yang ada dalam pikirannya.
"Awalnya saya merasa berat untuk nanti mengampanyekan keliling karena saya maunya sepasang dengan yang ada di pikiran saya," tuturnya.
Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Abdul Wahid mengenai hubungan dan pertimbangannya memilih SF Hariyanto, UAS akhirnya menerima keputusan tersebut.
"Tapi setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU," ungkap UAS.
Pernyataan itu menggambarkan besarnya keterlibatan UAS dalam proses pencalonan Abdul Wahid hingga tahap pendaftaran resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam kesaksiannya, UAS juga menyinggung sejumlah komitmen yang pernah disepakati bersama Abdul Wahid sebelum Pilgub Riau berlangsung.
Ia menyebut awalnya terdapat 17 poin program yang menjadi perhatian. Namun dalam perjalanannya, beberapa program digabungkan agar tidak tumpang tindih sehingga menjadi 16 program prioritas.
"Awalnya ada 17, tapi kemudian ada beberapa yang bisa dipres jadi satu supaya tidak tumpang tindih. Akhirnya menjadi 16 poin," jelasnya.
Salah satu program yang menurutnya sudah mulai berjalan adalah pembangunan Islamic Center di Provinsi Riau.
"Untuk membangun Islamic Center sudah dua kali presentasi dari tim teknis yang disusun oleh Bapak Gubernur," kata UAS.
Selain itu, program pembelian rumah mahasiswa Riau di Kairo, Mesir, juga disebut telah memasuki tahap pencarian lokasi oleh tim yang ditugaskan.
"Lalu kemudian semua program-program termasuk untuk pembelian rumah mahasiswa anak Riau yang ada di Kairo. Tim adik-adik di sana sudah mencarikan rumahnya," ujarnya.
Tidak hanya itu, program terkait pengelolaan jenazah dan kebijakan zakat melalui mekanisme pemotongan langsung juga diklaim telah mendapatkan dukungan dari pihak terkait.
"Tentang penyelenggaraan jenazah, zakat wajib potong atas semua sudah dan Kabag Kesra sudah setuju," ungkapnya.
Di penghujung keterangannya, UAS menyampaikan kekecewaannya terhadap terhentinya berbagai program yang menurutnya telah dirancang dan mulai dijalankan.
Menurut UAS, momentum tersebut terjadi setelah Abdul Wahid tersandung persoalan hukum dan ditangkap KPK.
"Tapi begitu kejadian tertangkap Bapak Abdul Wahid, sejak itu semua program ini menjadi hilang," tegasnya.
