Sekretaris Komisi II DPRD Pekanbaru, M Rizki Rinaldi. (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru merelokasi pedagang Pasar Kodim ke Pasar Higienis mendapat sorotan dari DPRD Pekanbaru. Dewan mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penataan kawasan, tetapi juga menjamin keberlangsungan usaha para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas di Pasar Kodim.
Sekretaris Komisi II DPRD Pekanbaru, M Rizki Rinaldi, mengatakan penataan kawasan Jalan Teratai memang mendesak dilakukan mengingat kondisi infrastruktur yang sudah rusak dan mengganggu aktivitas jual beli. Namun, menurutnya, relokasi harus disertai langkah konkret agar para pedagang tidak kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan.
"Relokasi ya boleh saja dilakukan demi penataan kota, apalagi Jalan Teratai itu sudah rusak parah dan pembeli jadi susah berbelanja di sana. Tetapi jangan sampai setelah pindah justru pedagang kehilangan pembeli. Itu yang harus dipikirkan dan dijamin oleh pemerintah," kata Rizki, Rabu 29 Juli 2026.
Menurut Rizki, relokasi bukan sekadar memindahkan pedagang ke tempat baru. Pemerintah harus memastikan lokasi tujuan benar-benar siap menjadi pusat perdagangan yang ramai dan mudah diakses masyarakat.
Baca Juga
Ia menilai Pasar Higienis perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, mulai dari lapak yang layak, akses jalan yang baik, area parkir yang cukup, hingga strategi untuk menarik masyarakat berbelanja di lokasi tersebut.
Sebagai komisi yang membidangi perekonomian dan perdagangan, Komisi II DPRD Pekanbaru juga mempertanyakan konsep yang disiapkan Pemko agar perpindahan pedagang tidak berdampak pada penurunan omzet. Pasalnya, selama ini banyak pedagang telah memiliki pelanggan tetap di Pasar Kodim.
"Pemko harus memiliki konsep yang jelas. Jangan sampai pedagang sudah dipindahkan, tetapi pembelinya tidak ikut berpindah. Kalau itu terjadi, tentu pedagang yang akan menanggung kerugiannya," ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan para pedagang selama proses relokasi berlangsung. Menurutnya, seluruh aspirasi pedagang harus didengar agar kebijakan yang diambil dapat diterima dan tidak memunculkan persoalan baru.
"Yang kita inginkan adalah penataan dan perbaikan kota berhasil, infrastruktur menjadi lebih baik, tetapi ekonomi masyarakat juga tetap hidup. Jangan sampai pembangunan berjalan, sementara pedagang justru kehilangan mata pencaharian karena sepinya pembeli," tutup Rizki.
