Ketua Komisi IV DPRD Riau Makmun Solihin (SIGIT/RIAUONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Provinsi Riau menggelar hearing bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis, 20 November 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau Makmun Solihin. Rapat ini membahas program-program anggaran untuk diusulkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026.
Ia menjelaskan, BPBD Provinsi Riau mengusulkan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk mitigasi bencana di Riau. Rencananya, anggaran ini akan dialirkan untuk pendanaan belanja rutin, penanganan bencana, dan perawatan dan pembelian peralatan kebencanaan.
"Kami bersama BPBD Riau membahas tentang Pagu Anggaran untuk tahun 2026. Mereka mengusulkan sekitar Rp18 miliar, tetapi ini masih ada efisiensi dan pengurangan-pengurangan lainnya," ujarnya.
Menurutnya, anggaran yang diajukan terdiri dari belanja rutin sebesar 87 persen. Selain itu, persiapan penanganan bencana alam yang mencapai 13 kegiatan.
Baca Juga
"Memang mitigasi bencana itu sangat penting, apalagi bencana di Riau ini biasanya adalah bencana banjir dan kebakaran. Ini butuh penanganan yang efektif dan efisien," jelasnya.
Meskipun demikian, pihaknya masih membahas lebih lanjut mengenai jumlah anggaran tersebut. Menurutnya, ada beberapa hal yang masih bisa dirampingkan agar belanja tidak membengkak.
"Kita minta agar perlengkapan yang sudah tua dan sudah tidak berproduksi, diputihkan saja. Karena anggaran perawatannya mahal. Setelah diputihkan, maka anggaran perawatan itu bisa dialihkan untuk logistik bencana," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menganggap sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan jumlah peralatan penanganan bencana alam di Riau. Sehingga, saat bencana terjadi, BPBD Riau dapat bekerja maksimal.
"Kita sangat menganggap penting agar alat-alat penanganan bencana menjadi diperbaharui dan dilengkapi. Lebih canggih dan lebih banyak, tentu akan lebih baik, ini masih akan terus kita maksimalkan," pungkasnya.(Adv DPRD Provinsi Riau)
