(Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Ujung, atau tepatnya di kawasan Parit Belanda, Pekanbaru, menuai sorotan masyarakat.
Bukan hanya mengganggu pejalan kaki, keberadaan puluhan PKL juga mengganggu arus lalu lintas, karena banyaknya pedagang dan pembeli yang memakan bahu jalan. Belum lagi terkait sampah yang dihasilkan dari pada pedagang dan pembeli.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Kadin Pekanbaru, Rizky Bagus Oka menegaskan persoalan PKL tidak bisa dipandang secara sempit atau hitam putih.
“PKL bukan hanya soal menempati trotoar atau bahu jalan, tapi soal ruang hidup ekonomi rakyat kecil. Namun demikian, mereka (PKL) juga tidak bisa serta-merta mengabaikan hak pejalan kaki dan pengendara. Di sinilah pemerintah harus hadir, bukan hanya sebagai penertib, tapi sebagai fasilitator solusi,” ujar Bagus Oka, Rabu 2 Juli 2025.
Menurut Bagus Oka, keberadaan PKL adalah cerminan nyata dari kondisi ekonomi masyarakat. Banyak dari mereka muncul karena keterbatasan akses terhadap ruang usaha formal, rendahnya daya beli, dan tingginya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang cepat, murah, dan dekat.
Ia menilai persoalan ini merupakan dilema klasik di banyak kota besar, termasuk Pekanbaru. Di satu sisi, PKL adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan yang membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain, kehadiran mereka kerap dipandang mengganggu ketertiban kota, estetika lingkungan, hingga arus lalu lintas.
Baca Juga
“Tidak bisa kita hanya melihat dari sisi estetika atau lalu lintas saja. Kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaan dan ekonomi. Maka solusinya tidak cukup hanya dengan operasi penertiban kita butuh penataan berbasis dialog dan data,” jelasnya.
Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Sebagai legislator yang membidangi sektor ekonomi dan UMKM, Bagus Oka mengusulkan langkah strategis yang menyasar solusi jangka pendek hingga jangka panjang.
Untuk jangka pendek, Rizky Bagus Oka menyarankan agar Pemko Pekanbaru mengidentifikasi zona merah dan zona toleransi untuk lokasi PKL, kemudian melakukan relokasi sementara PKL ke tempat yang layak, dilengkapi fasilitas dasar seperti atap, air bersih dan listrik.
Selain itu Pemko Pekanbaru juga harus melakukan dialog terbuka dengan para PKL, bukan pendekatan sepihak serta sosialisasi aturan secara humanis dan persuasif, bukan represif.
Sementara itu untuk jangka menengah dan panjang, menurut politikus Gerindra ini Pemko Pekanbaru harus segera melakukan pembangunan sentra kuliner dan pasar rakyat modern dengan harga terjangkau.
Digitalisasi usaha kecil untuk mengurangi ketergantungan pada ruang fisik, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, kemudahan akses pembiayaan, dan legalisasi usaha serta pembentukan kemitraan antara PKL dengan koperasi atau BUMD untuk pengelolaan zona usaha secara mandiri dan profesional.
“Kalau kita ingin wajah kota lebih tertib tanpa mengorbankan ekonomi rakyat kecil, ya harus ada keseimbangan antara aturan dan empati,” tegas Bagus Oka.
