(unsplash.com via kumparan)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat tingkat inflasi year on year (y on y) Provinsi Riau mencapai 0,98 persen pada Juni 2025.
Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa inflasi y-on-y terjadi karena kenaikan harga pada delapan kelompok pengeluaran. Seperti pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,34 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,71 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki 1,89 persen.
Kelompok pengeluaran lain yang turut menyumbang inflasi adalah kesehatan (1,74 persen), pendidikan (1,17 persen), transportasi (1,13 persen), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,90 persen), serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,26 persen).
Di samping itu, ada tiga kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,45 persen serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen.
Baca Juga
"Komoditas yang dominan menyumbang inflasi y-on-y diantaranya emas perhiasan, sigaret kretek mesin, minyak goreng, daging ayam ras, beras, hingga angkutan udara. Sedangkan menekan inflasi atau deflasi adalah cabai merah, bawang merah, kentang, cabai rawit, ikan baung, dan beberapa komoditas hortikultura lainnya," ujarnya, Rabu 2 Juli 2025.
Kemudian, berdasarkan inflasi dalam hitungan bulan ke bulan (m to m) yakni antara Mei 2025 dan Juni 2025, BPS mencatat terjadinya deflasi sebesar 0,22 persen. Sedangkan inflasi year to date (y-to-d) tercatat sebesar 1,28 persen.
"Deflasi m-to-m terjadi akibat penurunan harga beberapa bahan makanan, seperti cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih," jelas Asep.
Asep menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan harga berbagai komoditas agar inflasi tetap terkendali, terutama menjelang periode rawan kenaikan harga pada semester kedua tahun ini.
"Kami mengimbau masyarakat tetap bijak dalam berbelanja dan diharapkan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi pengendalian harga, terutama untuk komoditas pangan yang fluktuatif," pungkasnya.
