Pemko Pekanbaru Beli Alphard saat Defisit Anggaran, Pengamat: Lukai 1 Juta Warga

Defisit-APBD-2025-Pemko-Pekanbaru-Malah-Beli-Toyota-Alphard-Rp1750-Miliar.jpg
(Istimewa)

Reporter: Herianto Wibowo

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengamat Komunikasi Politik, Dr A Sukri menilai kebijakan pembelian satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp1,75 miliar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru jelas-jelas sudah melukai perasaan 1 juta lebih warga kota. 

Pemko Pekanbaru pada 19 Maret 2025 lalu telah membeli satu unit mobil Toyota Alphard berwarna hitam dari PT Agung Automall dengan anggaran Rp1.750.400.000 atau Rp1,75 miliar.

"Jika pemerintah punya kepekaan terhadap kepentingan publik, seharusnya kendaraan dinas ini tidak menjadi prioritas. Sebab masih banyak kepentingan publik seharusnya lebih dahulu dipikirkan. Apalagi kendaraan dinas dipilih tersebut adalah mobil mewah. Jadi di mana perasaan sensitif dan keberpihakan pemerintah pada masyarakat," kata A Sukri, Senin, 7 April 2025.

Akademisi Universitas Islam Riau (UIR) ini mengatakan, ketidakpekaan Pemko Pekanbaru yang nyata-nyata sudah melukai perasaan masyarakat dilakukan di tengah defisit anggaran dan utang tunda bayar sekitar Rp347 miliar. 


Malahan, jelas A Sukri, Pemko Pekanbaru justru mempertontonkan gaya hedonis berupa kesenangan dengan hidup bermewah-mewah

Selain menyinggung Pemko Pekanbaru yang hedon, Sukri juga menyinggung janji kampanye Agung Nugroho dan Markarius Anwar saat kampanye di pemilihan wali kota beberapa waktu lalu.

"Seharusnya, dengan posisi jabatan masih baru diemban, pemerintah tidak menunjukkan perilaku hedonisme, bermewah-mewahan dengan jabatan. Jangan salahkan masyarakat kecewa, karena tidak ada konsistensi janji kampanye dengan keadaan setelah mendapatkan jabatan," tuturnya.

Saat ini, Kota Pekanbaru memiliki banyak persoalan yang harus segera diselesaikan dengan anggaran tidak sedikit. 

Sebut saja, tuturnya, hingga akhir 2024, Pekanbaru memiliki 109 Km jalan rusak berat, 254 Km rusak ringan dari panjang keseluruhan capai 1.277 Km. 

"Pengadaan mobil dinas itu, bukan berarti tidak boleh. Tetapi kita juga harus melihat kondisi mana yang lebih penting dulu. Persoalan mobil dinas, saya pikir Pemko sudah memiliki banyak kendaraan dinas yang dapat dipakai," tegasnya.