Begini Cara Prabowo Hadapi Gempuran Tarif Impor Trump

RIAU ONLINE - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk hampir semua barang impor, serta tarif khusus sebesar 32 persen bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Keputusan sepihak yang diumumkan pada Rabu, 2 April 2025, ini memicu kekhawatiran akan melemahnya daya saing ekspor Indonesia dan terganggunya stabilitas perdagangan global.

Presiden Prabowo Subianto kemudian merespon cepat situasi ini dengan merumuskan tiga strategi utama sebagai upaya mitigasi guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menyebut strategi ini sudah dirancang sejak awal masa kepemimpinan Prabowo, kini menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global.

Perluas Jangkauan Mitra Dagang

Memperluas jaringan kemitraan perdagangan Indonesia menjadi langkah awal yang harus ditempuh. Presiden Prabowo mendorong keterlibatan aktif Indonesia dalam perekonomian global yang lebih inklusif, termasuk melalui pengajuan keanggotaan dalam kelompok BRICS—blok ekonomi yang kini mencakup 40 persen perdagangan global.

Indonesia juga memperdalam partisipasi dalam perjanjian multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta memulai proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Pemerintah juga memperkuat perjanjian bilateral dengan mitra strategis seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Emirat Arab. Diversifikasi pasar ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan membuka akses yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia.

Dorong Hilirisasi Sumber Daya Alam

Strategi kedua yang diprioritaskan adalah hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah mendorong transformasi ekonomi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi negara industri bernilai tambah tinggi. Kesuksesan sektor nikel menjadi contoh nyata. Ekspor nikel dan produk turunannya meningkat pesat dari USD 3,7 miliar pada 2014 menjadi USD 34,3 miliar pada 2022.

Pada Februari 2025 lalu, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan BPI Danatara, badan khusus yang fokus pada hilirisasi sektor-sektor strategi seperti mineral, minyak dan gas, perikanan, serta kehutanan, untuk mendorong percepatan transformasi tersebut. Selain memperkuat daya saing ekspor, strategi hilirisasi ini juga diharapkan mampu menciptkan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing.

Perkuat Konsumsi Domestik

Langkah ketiga difokuskan pada penguatan konsumsi domestik, yang saat ini berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mendorong daya beli masyarakat, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Di samping itu, pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga digalakkan guna mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa dan membuka lebih banyak peluang kerja.

“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, dikutip dari kumparan, Minggu, 6 April 2025.

Negosiasi Diplomatik di AS

Di sisi lain, dunia usaha Indonesia juga mengambil langkah aktif. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, dijadwalkan melawat ke Amerika Serikat pada awal Mei 2025. Ia akan melakukan negosiasi dengan US Chamber of Commerce guna membahas tarif impor 32 persen yang diterapkan Trump terhadap Indonesia.

"Awal Mei nanti, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri konferensi bisnis guna merespons perkembangan terbaru," ujar Anindya dalam keterangan resmi.

Pemerintah Hitung Dampak dan Jaga Stabilitas

Sementara itu, pemerintah juga tengah menghitung potensi dampak tarif baru AS terhadap sektor-sektor kunci. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa produk seperti elektronik, tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, dan hasil laut berpotensi terdampak langsung.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjalankan langkah-langkah strategis demi mempertahankan daya saing produk ekspor dan mencegah terjadinya gejolak ekonomi lanjutan. Upaya tersebut mencakup stabilisasi nilai tukar rupiah, memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing, serta menjaga kestabilan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah dinamika global yang tidak menentu.