(Bagus Pribadi/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Puluhan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) melakukan aksi unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di depan Gedung DPRD Riau, Kamis, 12 Januari 2023.
Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker pada 30 Desember 2022 lalu yang berisi 1.117 halaman dan 186 pasal.
Saat berorasi, mahasiswa menilai Perppu tersebut sebagai pembangkangan terhadap putusan MK yang memandatkan untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Mahasiswa menyebut Perppu tersebut sarat kepentingan oligarki.
"Perppu Ciptaker penuh dengan kesewenang-wenangan dan kepentingan oligarki. MK pun sudah memutuskan bahwa UU Ciptker inkonstitusional. Tapi presiden malah menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ini artinya pemerintah telah disusupi kepentingan oligarki," kata orator.
Selanjutnya, mahasiswa menegaskan rata-rata pasal dalam Perppu itu pun tidak pro terhadap rakyat.
"Apakah penghapusan AMDAL pro terhadap rakyat? Apakah memasukkan pendidikan menjadi bidang bisnis pro terhadap rakyat? Kita bertanya-tanya mengapa pemerintah begitu berkeinginan mengimplementasikan peraturan ini di negara kita. Jawabannya ada kepentingan," kata mahasiswa.
Tak lama setelah mahasiswa orasi, Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, turun menemui massa aksi. Legislator dari Partai Demokrat itu mengatakan pihaknya satu suara dengan mahasiswa.
"Apa yang kalian sampaikan sama dengan yang kami rasakan. Namun, kita dalam sebuah sistem yang tidak memungkinkan untuk bisa mengubah produk undang-undang begitu saja," kata Eddy.
Dia juga menyebut dari awal pihaknya telah memperjuangkan aspirasi publik yang menolak UU Ciptaker. Namun, perumusan sebuah kebijakan mengharuskan kompromi dan lobi-lobi politik yang panjang.
"Sehingga, apa yang kita harapkan tidak tercapai. Sedangkan kami tidak punya kewenangan apa-apa karena itu diputuskan di DPR RI. Kami dari Fraksi Demokrat sudah sampaikan ke pusat," ucap Eddy.
Eddy menyarankan mahasiswa membangun gerakan yang lebih luas dari berbagai daerah untuk menekan pemerintah membatalkan Perpu tersebut.
"Saya berharap gelombang unjuk rasa diikuti lebih banyak lagi. Saya berharap dengan pola kawan-kawan bisa membangun gerakan hingga ke pusat," tutupnya.
Baca Juga
