Apindo Keluhkan Macet Berjilid-jilid, Minta PPKM Ditinjau Ulang

Penyekatan-jalan13.jpg
(DEFRI CANDRA /Riau Online)

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau meminta Pemerintah meninjau ulang penerapan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

 

Apindo Meminta pemerintah untuk mengintensifkan 3 T dan sosialisasi serta pengawasan Prokes 6 T secara masif dan berkesinambungan alih-alih menutup akses jalan maupun akses aktivitas ekonomi masyarakat.

 

"Penerapan PPKM yang dilakukan dengan membatasi mobilitas melalui penyekatan dan penutupan ruas jalan dalam praktiknya terjadi ketidakjelasan maksud dan tujuannya, justru menimbulkan persoalan baru yang memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat," papar Sekretaris DPP Apindo Riau, Edi Darmawi, Rabu, 25 Agustus 2021.

 

Menurutnya hal ini tidak berhasil mengurangi mobilitas penduduk dan malah memperparah kemacetan.

 

"Penutupan sebagian ruas jalan di Kota Pekanbaru, sangat membingungkan dan sepertinya di luar akal sehat, akses Fly Over di depan kantor Dinas Perhubungan, Jalan Sudirman ditutup sementara jalan lurus melalui bawah dibuka, bagaimana logikanya?" Ungkapnya heran

 

Pun demikian dengan beberapa ruas jalan protokol lain yang di tutup, sementara jalan akses masih (jalan tikus) masih dibuka.  


 

"Masyarakat memelesetkan arti dari PPKM menjadi Pandai Pandai Keluar dari Macet, dan banyak lagi pelesetan-pelesetan yang viral di medsos," tambahnya lagi. 

 

Bahkan, penyekatan ini juga menimbulkan prilaku pungli sebagian oknum yang mengatasnamakan pemuda tempatan pada ruas jalan yang dijadikan akses alternatif.

 

Ironisnya, fenomena faktual ini terbiarkan tanpa ada tindakan dan solusi yang tegas oleh aparat yang berwenang. 

 

Ia mengingatkan, kebijakan pembatasan mobilitas yang inkonsisten dan tanpa kepastian akan meningkatkan resiko sektor industri menghadapi gangguan signifikan.

 

Mulai dari sisi rantai pasok, tenaga kerja, kesinambungan bisnis hingga arus kas usaha akan terpengaruh dan pada akhirnya perpanjangan PPKM akan kembali berdampak pada ekonomi nasional.

 

"Jika kondisi ini tidak segera disikapi, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang semakin kompleks dan parah," ingat Edi. 


Apindo Riau berharap pemerintah senantiasa mengajak dan melibatkan dunia usaha serta stake holder dalam setiap menentukan kebijakan pengendalian dan pencegahan pandemi covid-19.

 

"Tentunya akan lebih baik lagi jika dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagi peran secara proporsional. Kita semua berharap pandemi covid-19 ini segera dapat diatasi dan kita kembali pada kondisi perekonomian yang normal. Semoga," tutup Dwi.