Pemko Tegaskan Tidak Ada Kelonggaran Bagi Pelaku Usaha Non Esensial

RIAUONLINE, PEKANBARU - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut mengakui ribuan pedagang di STC terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 4.

Banyak juga pedagang yang berjualan di sekitar kawasan pusat perbelanjaan itu.

Ingot menyebut, kebanyakan yang dijual di sana merupakan produk fesyen. Namun saat ini pemerintah telah memutuskan perpanjangan PPKM level 4 hingga tanggal 23 Agustus mendatang.

Menurutnya, pemerintah kota mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Ia mengaku, adanya kebijakan menutup pusat perbelanjaan tentu sangat berat hingga saat ini belum ada kelonggaran.

"Lebih kurang ada 1.100 pedagang baik di dalam dan ruko yang di luar. Banyak menjual pakaian, sarung, kosmetik dan perhiasan juga. Tidak ada kelonggaran. Di mendagri yang berkaitan dengan perpanjangan ini memang tidak ada kelonggaran," jelasnya, Rabu 11 Agustus 2021.

Ingot menyebut, pertimbangan hari ini memang berdasrkan tata kelola pemerintahan. Pemerintah kota mengikuti regulasi yang sudah diinstruksikan pemerintah pusat.

"Kebijakan dari pemerintah pusat ini jelas, kondisi tidak mengenakkan semua pihak termasuk pemerintah kota terutama terhadap kontribusi sektor perdagangan," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hal ini tentunya mempengaruhi sektor perdagangan dan berimbas kepada pembangunan kota Pekanbaru. Namun dalam konteks mencegah penyebaran wabah Covid-19, penutupan tetap dilakukan.

"Sepanjang kita bisa ambil kebijakan, mungkin kita bisa pertimbangan. Namun ini jelas dari pemerintah pusat. Memang ini tidak mengenakkan bagi semua pihak. Termasuk juga pemerintah kota," terangnya.

Hal tersebut menjadi pilihan berat untuk pemerintah kota. Namun, kata Ingot, perdagangan esensial seperti makanan dan bahan pokok masih bisa buka selama PPKM level 4.

"Tidak semua pedagang, yang esensial masih boleh beroperasi. Mungkin yang kena di luar sektor esensial, perlu kemakluman kita bersama dan ini memang menjadi pilihan sangat berat oleh pemerintah kota," pungkasnya.