RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah fokus menyelesaikan tunda salur dan tunda bayar yang mencapai Rp900 miliar pada tahun 2026. Penyelesuaian terhadap belanja daerah pun dilakukan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau saat ini belum stabil, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi. Ia berharap seluruh OPD mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Untuk kegiatan yang tidak tuntas masih banyak, seperti tunda bayar dan tunda salur cukup besar, angka ini cukup besar dan ini kesempatan kami akan menyelesaikan tunda salur ke daerah mencapai Rp500 miliar yang harus dibayarkan. Tunda bayar Rp400 miliar, yang harus kita selesaikan," katanya, Senin, 30 Maret 2026.
Selain itu lanjutnya untuk belanja pegawai saat ini juga sudah melebihi pagu yang ditetapkan sebesar 30 persen. Sementara saat ini anggaran belanja pegawai sudah mendekati 40 persen.
Oleh karena itu lanjut kemungkinan besar tambahan penghasilan pegawai (TPP) akan kembali dipotong. Hal itu dilakukan jika tidak ada penambahan atau peningkatan pendapatan baik dari pusat maupun daerah.
"TPP kita ini kemungkinan besar kalau tidak ada pendapatan atau kenaikan, bisa dipotong lagi. Cukup berat, tapi kita akan mencarikan solusi dan peluang-peluang agar pendapatan ini bisa disegerakan dan APBD kita kembali normal," ungkapnya.
Dia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk bekerja maksimal dalam hal meningkatkan pendapatan. Selain juga melakukan efisiensi operasional pemerintahan seperti menghemat listrik dan bahan bakar minyak.
Dirinya menginisiasi agar pada penerapan kebijakan "work from anywhere" setiap Jumat nantinya itu dilakukan. Sehingga pemakaian kendaraan mobil dinas dan listrik selama tiga hari dari Jumat bisa ditiadakan.(ANTARA)

