Suharyanto dan Isi Kepalanya

Penulis: Barry Eko Lesmana, Direktur Eksekutif Parameta (Lembaga Riset dan pendampingan Politik)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - “Di atas kertas, korban banjir di Sumatera hanyalah deretan angka. Tapi di dunia nyata, mereka adalah manusia. Sayangnya, sebagian pejabat kita lebih percaya angka daripada air mata.”

Jika ada pernyataan seorang pejabat negara yang terasa mengkerdilkan penderitaan banyak orang, maka tepatlah kita sematkan pada ucapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto. Seperti kebanyakan pejabat kita, bicara dulu tapi lupa memikirkan dampak dari ucapannya.

Bencana yang menimpa 3 Provinsi: Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, sudah lebih layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini Bukan soal teknis tanggung jawab provinsi atau belum menjadi urusan pemerintah pusat. Cara pandang seperti ini bentuk nirempati, menunjukkan ketidakhadiran negara dalam luka  banyak keluarga yang kehilangan segalanya.

Salah satu syarat yang terkandung dalam UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah terpenuhinya 5 unsur utama yakni Jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak dan dampak sosial ekonomi, maka kejadian di wilayah tersebut sudah layak dinaikan statusnya menjadi  bencana nasional.

Per hari ini, Senin, 1 Desember 2025, sudah ada 442 jiwa meninggal dunia, 406 jiwa hilang dan lebih dari 292.700 jiwa mengungsi. Angka yang cukup kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa. Tapi, mereka semua itu manusia.

Tapi begitulah kebiasaan ‘orang pusat’ memandang manusia hanya dari angka. Mungkin, korban harus lebih banyak dulu, atau kerugian harus lebih besar lagi atau jangan-jangan menunggu tenggelam dulu semuanya baru statusnya dinaikkan? 

Padahal, jika kita lihat realitanya, banyak sekali dampak dari bencana banjir ini, dan yang terpenting adalah butuh sekali upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat dari negara.

Banyak wilayah-wilayah yang terdampak berat akibat banjir itu butuh dukungan logistik, akses kesehatan, akses listrik ataupun kebutuhan paling mendasar, yang kurang karena terbatasnya ketersedian dan putusnya akses distribusi akibat banjir ini. Jangan samakan Sumatera dengan Jawa, dimana kebutuhan itu bisa disuplai dan akses distribusi yang bisa dijangkau dari mana saja.

Apalagi, banyak daerah, pasca banjir tertutup lumpur tebal yang butuh sekali bantuan alat berat. Belum lagi akses penghubung seperti jalan dan jembatan yang putus. Lagi-lagi, jangan samakan sumatera dengan Jawa yang punya banyak alat-alat berat.

Yang paling  memilukan batin adalah saat masyarakat ramai-ramai menjarah dan banyak daerah yang aksesnya putus total sehingga tidak terjangkau bantuan-bantuan. Bukankah ini bentuk kegagalan negara dalam memulihkan daerah pasca bencana?

Berhenti dulu sejenak mencari-cari akar persoalan banjir. Baik karena rusaknya hutan atau rusaknya lingkungan. Hari ini yang butuh ditolong itu manusianya. Berhenti dulu kita membicarakan manusia dari angka. Sedikit atau banyak, mereka adalah manusia yang butuh segera diselamatkan

Tapi, jika otak pejabat kita seperti Suharyanto, ya wassalam.