Aktual, Independen dan Terpercaya


Pedagang Keberatan Pasar Cik Puan Dikelola Swasta

Daging-Sapi-di-Pasar-CIk-puan.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)

Laporan: RICO MARDIANTO

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pedagang di Pasar Cik Puan Pekanbaru keberatan jika pasar tersebut dikelola pihak swasta. Pedagang khawatir jika pasar yang berada di Jalan Tuanku Tambusai tersebut diserahkan ke pemodal akan membuat pedagang membayar biaya servis mahal.

Salah satu pedagang sayur di pasar itu, Kamal, mengungkapkan ketidaksetujuannya pasar dikelola pihak swasta.

"Kalau swasta yang kelola tak ada subsidi. Swasta tentu hitungannya untung rugi. Kalau pemerintah yang kelola sewa los atau kios akan terjangkau. Kalau sekarang kami bayar uang kebersihan cuman Rp 2 ribu sehari. Kalau bayar ke swasta seperti di pasar-pasar lain kan mahal," ujar Kamal, Rabu, 12 Juni 2019.

Menurut Kamal, jika pasar dikelola pihak swasta dikhawatirkan menimbulkan konflik antara pedagang dengan pihak pengelola dari swasta seperti yang terjadi di Pasar Kodim dan Pasar Sukaramai Pekanbaru.

"Dulu di zaman (walikota) Pak Herman Abdullah, katanya pasar ini mau dibuat sembilan tingkat, di lantai atasnya hotel, pedagang cuman sampai tingkat dua, kami tolak karena itu tidak berpihak pada pedagang," kata dia.

Kamal berharap pembangunan pasar yang sudah lama mangkrak itu segera dilanjutkan agar keberadaan pedagang di sana bisa lebih tertata. Dia juga berharap pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan dialog dengan pedagang terkait pengelolaan pasar tersebut.

"Sudah 10 tahun pasar ini terbengkalai. Yang jadi masalah kan batas patok lahan pemprov sama pemko itu. Pedagang yang kasihan, tak ada kejelasan," kata dia.

"Harapan kami pedagang yang sekarang didata, yang kami khawatirkan nanti setelah selesai dibangun kios dan sol malah dilelang, yang mengisinya pedagang dari luar," lanjutnya.

Sebagai informasi, sebagian besar lahan Pemerintah Provinsi Riau di kawasan Pasar Cik Puan akan dihibahkan kepada Pemko Pekanbaru.

"Ketika diserahkan, maka akan jadi tanggung jawab Pemko, kita minta kebijakan walikota. Jadi dibuat terbuka saja mekanismenya," kata Kepala BPKAD Riau, Syahrial Abdi belum lama ini.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Firdaus berencana menyerahkan pengelolaan pasar yang mangkrak sejak 2012 tersebut kepada pihak swasta.

Kebijakan Pemko Pekanbaru yang ingin menyerahkan pengelolaan aset tersebut kepada pihak swasta disayangkan anggota DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.

"Kalau semua dibangun dari APBD, kita bisa mengakomodir pedagang kecil, sedangkan kalau dibangun oleh swasta, pasti mereka mematok harga tinggi," ungkap Dedet akhir tahun lalu.