DPRD Siak (HENDRA DEDAFTA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, SIAK – Kunjungan kerja (kunker) sejumlah anggota DPRD Kabupaten Siak ke Bali menuai kritik tajam dari masyarakat. Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menjalani efisiensi anggaran, langkah para wakil rakyat itu dianggap sebagai bentuk pemborosan dan ketidakpekaan terhadap realita yang tengah dihadapi daerah.
Warganet ramai-ramai menyuarakan kekesalannya di media sosial. Banyak yang menganggap perjalanan ke Bali itu hanya dalih untuk berlibur dengan biaya dari APBD.
"Kunker apa pula ke Bali. Foya-foya pakai uang rakyat," tulis salah satu akun di kolom komentar Facebook Riau Online, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Menanggapi polemik yang berkembang, Wakil Ketua II DPRD Siak, Laiskar Jaya, menegaskan bahwa kunjungan pihaknya ke Bali bukan untuk bersenang-senang, melainkan bagian dari study tour ke Dinas Pariwisata serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Laiskar menyebut dua fokus utama dalam kunjungan tersebut adalah pengelolaan pariwisata dan penanganan persampahan, yang dinilai relevan untuk diterapkan di Kabupaten Siak.
“Kami bertemu langsung dengan OPD yang membidangi kepariwisataan dan lingkungan hidup di wisata Sangeh. Kami pelajari bagaimana mereka mengembangkan destinasi wisata, meningkatkan kualitas SDM, mendorong PAD, serta memperkuat kawasan strategis wisata,” jelas Laiskar Jaya kepada Riauonline, Senin 4 Agustus 2025.
Ia menyampaikan pihaknya sempat meninjau Taman Wisata Sangeh, yang dinilai memiliki karakteristik serupa dengan Taman Hutan Kota Arwinas di Siak.
Baca Juga
“Pembelajaran dari Bali ini penting, khususnya untuk menjaga keasrian alam dan keanekaragaman hayati di Siak,” tambahnya.
Namun, di balik penjelasan itu, banyak warga tetap menyoroti urgensi dan empati para wakil rakyat.
Di saat yang sama, gaji honorer dan BHL di Siak masih tertunggak, proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2024 belum terbayar, serta persoalan tumpukan sampah belum tertangani maksimal.
“Saya rasa ini bukan waktunya jalan-jalan ke Bali. Gaji honorer belum cair, sampah menumpuk. Lalu mereka ke sana dengan alasan belajar pengelolaan pariwisata dan sampah? Rakyat butuh solusi nyata, bukan retorika,” ujar Yuli, warga Siak sekaligus penggiat lingkungan.
Hal yang membuat warga makin geram, tidak ada pemberitahuan resmi dari DPRD Siak sebelum keberangkatan. Publik mengetahui kegiatan itu setelah foto-foto anggota dewan tersebar di media sosial, dengan latar belakang pepohonan rindang dan patung khas Pulau Dewata.
Kritik bukan hanya tertuju pada substansi studi tiru, tetapi juga menyasar waktu, pembiayaan, dan komunikasi publik yang dinilai buruk.
“Kalau memang niat belajar, kenapa diam-diam? Kenapa tidak dijelaskan dulu ke publik? Ini soal tanggung jawab moral,” tambahnya.
Dengan kondisi ini, masyarakat berharap DPRD Siak bisa lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam setiap langkah yang menggunakan dana rakyat. Jangan sampai “belajar pengelolaan sampah” justru menjadi sampah moral yang tak terurai di benak masyarakat.
