(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)
Senin, 1 Maret 2021 15:34 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai alokasi APBD Riau belum efesien. Kondisi ekonomi yang sedang sulit di masa pandemi tak terlihat menjadi prioritas di APBD 2021.
“Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi ekonomi dan tidak stabilnya kondisi keuangan daerah yang mengharuskan melakukan efektifitas dan efisiensi anggaran. Namun situasi itu tidak tercermin dalam APBD Provinsi Riau 2021,” Jelas Tarmizi, Deputi Koordinator Fitra Riau.
Hal ini terlihat dimana Pemerintah Provinsi Riau melalui APBD mengalokasikan sebesar Rp. 213,5 Miliar untuk membiayai program pembangunan gedung kantor.
Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai hibah kepada pemerintah pusat (Gedung Korem) sebesar Rp. 98,4 Miliar, pembangunan gedung rumah ibadah sebesar Rp. 64 Miliar, dan Rp. 32,2 Miliar untuk pembangunan gedung kantor pemerintah lainnya.
Baca Juga
Kebijakan ini tidak sejalan dengan kebijakan Pemprov Riau sebelumnya yang berencana mengajukan hutang untuk membiayai infrastruktur.
Namun, justru dengan keuangan yang ada pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk membiayai yang bukan kewajiban dan bukan prioritas daerah.
“Seharusnya Provinsi Riau yang memperjuangkan tambahan pendanaan kepusat melalui permintaan hibah dari pemerintah pusat, bukan memberi hibah kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Tarmizi menjelaskan, Secara aturan seharusnya APBD disusun berdasarakan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Tentu seluruh isinya rencana kerja daerah adalah agenda strategis yang diusulkan melakukan mekanisme musyawarah rencana pembangunan.
Atas hal ini FITRA mempertanyakan apakah komitmen Penyelenggaraan APBD untuk kepentingan masyarakat?
“Yang menjadi pertanyaan, pembangunan gedung korem itu usulan dari masyarakat mana? Lalu anggaran itu dialokasikan menjawab permasalah daerah yang mana pula?,” tanya Tarmizi.
