Politik Uang Dikhawatirkan Tinggi Saat Minimnya Kampanye Daring

aidil-hariis.jpg
(istimewa)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Bawaslu Riau sebelumnya menyebutkan kampanye daring sangat minim dilakukan saat Pilkada serentak 2020. Padahal, setiap Paslon peserta Pilkada diminta untuk bekampanye di tengah pandemi Covid-19 seperti saat sekarang ini.

Pengamat politik Riau, Aidil Haris khawatir minimnya kampanye daring di masa pandemi ini membuat politik uang di Pilkada serentak 2020 kian marak.

"Dengan kesulitan kampanye daring, saya khawatir money politic lebih tinggi. Itu pilihan strategis bagi paslon. Makanya Bawaslu harus lebih gesit melihat fenomena ini," ujar Aidil kepada RIAUONLINE, Senin, 19 Oktober 2020.

Aidil menjelaskan, efektivitas kampanye daring tidak se-efektif kampanye langsung menjadi penyebab kampanye daring tidak menjadi prioritas bagi paslon.

"Bicara efektivitas, kampanye daring memang sangat terbatas, ini dilemanya, karena tidak efektif makanya banyak yang lebih memilih door to door atau pertemuan terbatas. Jadi kita tidak bisa menyalahkan karena tidak efektif," ujar Aidil.

Menurut Aidil, daerah-daerah di Riau juga masih ada yang kesulitan akses internet sehingga menggunakan media daring juga sulit.

"Daerah kita masih ada yang kesulitan internet, selain itu pun biayanya juga timbal balik, kuotanya juga harus dibayarkan karena mereka juga akses internet."

Dibalik persoalan kampanye daring, Aidil khawatir justru politik uang menjadi pilihan bagi paslon peserta Pilkada.

"Takutnya ini jadi pilihan bagi paslon," tutup Dosen Universitas Muhammadiyah Riau ini.a