Bawaslu Kuansing Buka Pendaftaran Panwaslu Tingkat Desa dan Kelurahan

ketua-bawaslu-kuansing.jpg
(istimewa)

Laporan: ROBI SUSANTO

RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau membuka pendaftaran panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) tingkat Desa dan Kelurahan.

Untuk pendaftaran sudah dimulai Minggu, 16 Februari dan berakhir pada 22 Februari 2020. Jumlah Panwaslu tingkat desa dan kelurahan yang dibutuhkan sebanyak 229 orang. Masing-masing akan ditempatkan satu orang perdesa dan kelurahan.

"Surat lamaran dan persyaratan bisa diantar langsung ke kantor Panwascam disetiap Kecamatan," ujar Ketua Bawaslu Kuansing, Mardius Adi Saputra, Minggu, 16 Februari 2020.

Dilihat dari pengumuman pendaftaran langsung dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pelamar dan dilakukan wawancara oleh Panwascam tingkat Kecamatan.

Sejumlah persyaratan yang harus disiapkan diantaranya fhoto copi KTP elektronik, pas fhoto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar latar belakang merah, fhoto copi pendidikan ijazah terakhir yang telah dilegalisir dengan menunjukan ijazah asli.

Kemudian daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas, dan surat pernyataan. Syarat lain berpendidikan paling rendah SMA sederajat, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun dan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.

Sesuai tahapan pengumuman hasil seleksi akan dilakukan 25-27 Februari. Kemudian 6-10 Maret akan diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan.

Untuk pengumuman calon terpilih nanti akan disampaikan 12 Maret 2020. Dan pelantikan dijadwalkan 13-20 Maret 2020.

"Bagi yang lulus mulai bekerja pada Maret dan tugasnya akan berakhir satu bulan setelah pencoblosan atau sekitar bulan Oktober. Dan gajinya lumayan Rp 900 ribu perbulan," kata Adi.

Selain merekrut Panwaslu tingkat desa dan kelurahan disampaikan Adi, program Bawaslu Riau rencananya juga akan merekrut 10 kader pengawasan untuk setiap desa dan kelurahan.

"Kalau nanti ini terwujud akan sangat membantu kita, karena ini program Bawaslu Provinsi," kata Adi.

Kini kita masih menunggu disetujuinya revisi terkait anggaran untuk honor kader pengawasan tingkat desa dan kelurahan."Kalau nanti setelah direvisi masuk akan kita rekrut kalau tidak maka tidak ada kader pengawasan," pungkasnya.

 

 

-->