(Hasbullah)
Selasa, 11 Februari 2020 09:28 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh kepala sekolah SMA dan SMK Negeri di Kota Pekanbaru berbuntut panjang. Komisi V DPRD Riau akan memanggil kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan serta Kabid di Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk dimintai keterangan terkait persoalan ini.
Mereka diminta untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Termasuk mendata kembali berapa total ijazah yang ditahan. Kemudian masalah apa saja. Setelah itu dicarikan jalan keluarnya.
"Rencananya minggu depan kita akan panggil seluruh kepala sekolah, baik SMK maupun SMA negeri. Kabid-kabidnya juga akan kita panggil, nanti kita minta keterangannya," kata Anggota Komisi V DPRD Riau, Kasir Senin 10 Februari 2020.
Kasir mengungkapkan, jumlah ijazah siswa SMA dan SMK negeri yang ditahan pihak sekolah mencapai ratusan. Pihak sekolah berdalih menahan ijazah karena siswa yang bersangkutan masih memiliki kewajiban yang belum dilunasi. Sehingga pihak sekolah terpaksa menahan ijazah siswanya dan baru diberikan setelah siswa tersebut menyelesaikan seluruh tagihan kepada sekolah.
Baca Juga
"Jumlahnya di Kota Pekanbaru saja itu mencapai ratusan. Kita sudah sampaikan ke Kadisdik dan sudah disampaikan ke kepala sekolah, tapi kepala sekolah tetap saja menahan ijazah siswanya dengan dalih masih ada utang atau tagihan yang belum dilunasi. Sementara mereka yang tidak bisa mengambil ijazah ini ada yang berasal dari keluarga kurang mampu," kata politisi partai Hanura Dapil Kota Pekanbaru ini.
Padahal, lanjut Kasir, anak-anak kurang mampu sesuai Permendikbud itu menjadi tanggungjawab negara melalui program wajib belajar 12 tahun.
"Kalau sudah wajib belajar 12 tahun harus persoalan ini tidak terjadi, apalagi mereka dari keluarga yang tidak mampu. Tapi nyatanya kan kepala sekolah tetap menahan ijazah itu," ujarnya.
Persoalan ini sudah menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan sejumlah orang tua sudah melaporkan kasus ini ke Ombudsman Perwakilan Riau.
"Kami minta kadisdik, Kabid SMA dan SMK, serta kepala sekolah agar membantu masyarakat. Karena saya yakin kalau mereka ada uang itu dibayar. Tapi kalau tidak ada uang gimana mau dipaksakan," kata dia. (*)
