Riau Darurat Nepotisme, Ilmu Pemerintahan UR Gelar Diskusi Publik

DIKUSI-INASTI-JABATAB.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - PKM Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau menggelar diskusi bertemakan 'Menakar Kinerja Birokrasi Pasca Mutasi' dengan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten.

Inisiator diskusi publik, Tito Handoko, mengatakan diskusi ini di inisiasi sebagai upaya penyebarluasan ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan keilmuan di ilmu pemerintahan.

Diskusi publik ini, katanya, dikemas dengan sederhana namun bergizi dengan menghadirkan orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk membedah isu teraktual di Riau yaitu isu Mutasi Aparatur Birokrasi yang merupakan nyawa pemerintah untuk mencapai visi dan misinya.

"Seiring dengan perubahan sistem politik Indonesia pasca Orba dan tuntutan pada Birokrasi Melayani bukan dilayani mengharuskan pemerintah berbenah untuk mereformasi tubuh birokrasi bahkan melakukan restrukturisasi agar birokrasi lebih agil, transparan dan akuntabel," kata Tito, Rabu, 15 Januari 2020.

Mutasi aparatur birokrasi yang dilakukan oleh Pemprov Riau dan Pemkab/Pemko Se-Riau di awal 2020, sejatinya menurut Tito hanyalah hal biasa, namun muncul persoalan ketika mutasi itu justru mengedepankan praktik kolusi dan nepotisme.

"Akan timbul kegaduhan dalam tubuh birokrasi itu sendiri karena konsekuensi untuk bebas nilai tidak akan terpenuhi," tuturnya.

Makanya, dalam diskusi ini nanti akan membedah lebih dalam mengenai kinerja birokrasi itu sendiri apakah bisa melepaskan diri dari benturan kepentingan dan tekanan kekuasaan ataukah justru memperdalam luka rakyat sebagaimana era Orba.

Kepada peserta diskusi juga akan diberikan kesempatan menyampaikan kritik, saran dan masukan yang tentunya konstruktif karena diskusi ini akan dikemas dalam buku rekomendasi kebijakan dan buku bunga rampai setelah melalui proses editing.

Diskusi ini akan dilangsungkan di kafe Teras 66, jalan Taman Karya, Kecamatan Tampan, hari ini pukul 16.00 WIB.