Kabut Asap di Riau, Elviriadi: Pemerintah Bertindak Seperti Sakit Gigi

RIAUONLINE, PEKANBARU - Aktivis lingkungan Dr Elviriadi meminta Pemprov Riau bekerja dengan benar dalam menangani kabut asap yang sudah berlangsung selama dua bulan belakangan ini.

Pasalnya, menurut dosen UIN Suska ini, Pemprov Riau selama ini hanya bekerja secara reaktif, artinya ketika asap muncul baru dilakukan pemadaman. Padahal upaya pencegahan juga harus dilakukan.

"Jadi memang tidak ada pengecekan data lapangan ke kecamatan-kecamatan, harusnya sudah tersedia database titik rawan karhutla di tiap kecamatan, sejak tahun 2015 lalu," kata Elviriadi, Senin, 9 September 2019.

Kalau sekarang ini, Pemprov tidak punya database tersebut. Sehingga Pemprov harus segera mengkoordinasikan pembuatan database ini mengerahkan birokrasi yang ada, mulai dari camat lurah hingga RT dan RW.

"Tidak perlu bentuk badan baru, cukup pakai Intruksi gubernur saja, kemudian koordinasi dengan bupati dan walikota. Setelah dapat database baru kita lakukan step selanjutnya, dan step ini tentu harus dianggarkan juga," tuturnya.

Selama ini, Pemprov Riau selalu menganggap kabut asap seperti sakit gigi, dimana saat sudah terjadi kebakaran hutan dan kabut asap baru semuanya bergerak dan berupaya memadamkan.

"Kalau dah hilang asap, diam mereka lagi," pungkasnya.

Elviriadi kemudian bercerita saat ia melakukan studi banding ke Jogjakarta lalu. Disana ia melihat pemerintah sukses menjalankan pendekatan kultural.

"Kalau Masyarakat Peduli Api (MPA) sekarang masih struktural bukan kultural, bukan berbasis solidaritas sosial. Seperti Rusli Zainal yang 'Mendemamkan PON', sehingga sampai ke kampung-kampung itu ada kesadaran, harusnya ditimbulkan kesadaran oleh masyarakat di kampung," tutupnya.