Usai Kebakaran Hutan, Ancaman Banjir Mengintai Wilayah Bekas Karhutla

RIAU ONLINE - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna menentukan daerah yang masih membutuhkan operasi tersebut dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mengoptimalkan penempatan armada OMC.

Kepala BNPB Letjen Kristomei Siantur menjelaskan evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan OMC sekaligus menentukan langkah penanganan selanjutnya.

"Sengaja saya kumpulkan kembali untuk mendengarkan evaluasi dan termasuk memberikan arahan sedikit ke depan apa yang harus kita kerjakan," ujar Kristomei, dikutip dari Liputan6.com, Selasa, 3 November 2026.

Melalui evaluasi tersebut, BNPB dapat memetakan wilayah yang masih memerlukan OMC dan daerah yang sudah tidak membutuhkannya. Dengan demikian, armada yang tersedia dapat dipindahkan ke wilayah lain yang membutuhkan bantuan.

Kristomei mencontohkan sejumlah daerah yang mulai memasuki musim hujan, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, wilayah seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan masih berpotensi membutuhkan dukungan OMC.

"Sudah mulai hujan di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, atau Kalimantan Barat yang bisa kita bantu dulu untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, termasuk Maluku Utara dan Papua Selatan," tutur dia.

"Kalau bisa kita tambah, kita geser mana yang bisa kita geser dan kita tambah aset di sana," imbuh Kristomei.

BNPB juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah seiring memasuki musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan akan berlangsung pada akhir 2026.

Sebagai langkah antisipasi, Kristomei pada 30 Oktober 2026 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027.

Surat edaran tersebut telah didistribusikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Melalui kebijakan itu, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kewaspadaan serta kesiapan personel, peralatan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing.

"Saya juga memberikan imbauan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Kepala Daerah untuk mewaspadai tentang adanya kerawanan banjir di wilayah masing-masing," kata Kristomei.

Dia mengingatkan bahwa sejumlah wilayah sudah mulai mengalami banjir. Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca selama peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

"Kelihatan tantangannya mulai bergeser ini, habis Karhutla terbitlah banjir. Nanti sama-sama kita antisipasi," pungkas Kristomei.