Jamaah calon haji dari berbagai negara melakukan Tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. (Foto: Andika Wahyu/ANTARA FOTO)
Kamis, 28 Mei 2026 08:41 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 menemukan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap jemaah lansia untuk layanan tawaf dan tawaf wada di Makkah. Hal ini disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI 2026 Abdul Wachid, Rabu, 27 Mei 2026.
Abdul Wachid mengatakan, praktik tersebut dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kondisi fisik jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan mobilitas.
"Kami menemukan ada oknum yang memanfaatkan jemaah yang sudah tua," kata Abdul Wachid, dikutip dari Kumparan, Kamis, 28 Mei 2026.
Menurut keterangan Abdul Wachid, sejumlah jemaah diminta membayar biaya besar untuk layanan pendampingan tawaf menggunakan kursi roda.
"Ada yang dikenai untuk tawaf ini dan juga tawaf wada itu dikenai Rp5 juta. Ada yang dikenai Rp7,5 juta," ungkapnya.
Timwas Haji DPR kini menelusuri dugaan praktik tersebut, terutama terhadap jemaah asal Grobogan dan Jakarta yang menjadi fokus temuan awal di lapangan.
Baca Juga
"Nanti kami akan cari terutama jemaah yang sudah kami temui jadi fokusnya adalah jemaah Grobogan dan jemaah dari Jakarta," ujarnya.
Abdul Wachid menegaskan layanan pendampingan bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, termasuk penggunaan kursi roda, seharusnya dapat dibantu petugas resmi tanpa pungutan tambahan.
"Itu tidak perlu bayar. Petugas haji dari Kementerian Haji nanti akan turun tangan untuk membantu mendorong kursi roda untuk tawaf dan juga tawaf wada," tegasnya.
Menurutnya, besarnya jumlah jemaah lansia pada musim haji tahun ini membuat kebutuhan pendampingan, transportasi, hingga layanan kesehatan meningkat signifikan, terutama menjelang fase puncak haji di Armuzna.
Di sisi lain, kepadatan jemaah di Masjidil Haram dinilai membuka celah munculnya praktik percaloan maupun pungutan tidak resmi terhadap jemaah yang membutuhkan bantuan fisik.
Karena itu, Timwas meminta pengawasan petugas diperketat agar jemaah tidak menjadi korban eksploitasi selama menjalankan ibadah.
Selain persoalan pungli, Abdul Wachid juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara ketua regu, ketua rombongan, syarikah, dan petugas haji agar pergerakan jemaah menuju Armuzna berjalan tertib dan aman.
"Kami berharap nanti para ketua regu, ketua rombongan dan kerja sama dengan syarikat dan para petugas haji bisa dikendalikan dengan baik sehingga tidak terjadi jemaah yang tidak dapat mobil atau jangan-jangan terjadi jemaah yang berjalan kaki," katanya.
