RIAU ONLINE, JAKARTA - Alokasi anggaran pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 mencapai Rp335 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Anggaran ini terdiri dari anggaran yang udah dialokasikan sebesar Rp268 triliun dan dana cadangan sebesar Rp67 triliun. Dana ini langsung disalurkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Sehingga akan mencapai sekitar Rp335 triliun dan jangan lupa bahwa 93 persen dari anggaran tersebut itu dialirkan oleh Badan Gizi melalui KPPN langsung ke setiap SPPG, di setiap provinsi, di kampung-kampung," kata Dadan, dikutip dari KUMPARAN, Sabtu, 14 Februari 2026.
Dari jumlah ini, masing-masing SPPG mendapatkan alokasi dana sekitar Rp1 miliar setiap bulan yang bisa digunakan untuk biaya bahan baku hingga tenaga kerja.
"Uang yang cair kepada mereka rata-rata setiap bulan itu hampir Rp 1 miliar di mana 70 persen digunakan untuk beli bahan baku," ujar Dadan.
"20 persen digunakan untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan dan 10 persen diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi," paparnya.
Dadan menambahkan, total perputaran uang dari program MBG sudah mencapai Rp29 triliun dalam sebulan ke belakang.
BGN telah mencairkan anggaran Rp32,1 triliun, dengan alokasi 70 persen untuk bahan baku, 20 persen biaya operasional, dan 10 persen insentif sepanjang 2026.
"Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan," ungkap Dadan.
Di sisi lain, dia juga menyebutkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa setiap Rp 1 anggaran yang dikeluarkan BGN dapat menumbuhkan ekonomi hingga 7 kali lipat.
"Ini sama seperti prediksi World Bank di mana investasi terhadap nutrisi akan memberikan return 23 kalinya itu pun untuk jangka panjang, nah ini masih jangka pendek kita belum menghitung bagaimana anak sehat menjadi produktif 20 tahun ke depan," jelasnya.
Dadan menegaskan, belanja pemerintah untuk MBG meningkatkan permintaan atas bahan pangan, misalnya setiap SPPG membutuhkan 1,5 hektare kebun pisang, 32 kolam lele, 4 kandang dengan 4000 ayam petelur, dan 1 cold storage untuk 450 liter susu. Semua ini berhasil meningkatkan nilai tukar petani menjadi 125.
Tidak hanya dari sisi bahan pangan, dia juga menyebutkan MBG meningkatkan penjualan kendaraan bermotor sebagai operasional SPPG, salah satunya dari data PT Astra Honda Motor (AHM).
"Kita melihat angka penjualan motor mencapai 4,9 juta tahun 2025 dan ini terdongkrak oleh program MBG, kenapa? karena saya dapat laporan, di SPPG itu pegawainya sekarang 60 persen beli motor jadi kalau ada 50 orang, kali 60 persen artinya 30 orang beli motor, sehingga motornya naik," jelas Dadan.
Kenaikan permintaan juga terjadi pada salah satu merek mobil tertentu yang digunakan untuk mengantarkan ompreng MBG ke sekolah-sekolah. Merek mobil tersebut, menurut Dadan, biasanya kurang laku di pasaran.
"Satu SPPG butuh dua mobil kalau sekarang sudah ada 23.000 SPPG, itu artinya dibutuhkan 46.000 mobil jenis itu dan sekarang termasuk mobil yang sulit dicari," kata dia.

