Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Kemenkeu RI)
Kamis, 8 Januari 2026 19:12 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Realisasi belanja negara tahun 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kamis, 8 Januari 2026.
Suahasil menuturkan, capaian ini setara 96,3 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun.
Berdasarkan outlook laporan sementara (lapsem), angkanya tercatat sebesar Rp2.663,4 triliun, sementara realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun.
"Sehingga APBN itu untuk belanja pemerintah pusatnya dari yang diperkirakan Rp2.701,4 triliun dia kemudian mencapai Rp2.602,3 triliun," kata Suahasil, dikutip dari KUMPARAN.
"Jadi kita berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun," imbuhnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada awal tahun untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah sejak awal tahun lalu sebesar Rp306,7 triliun.
Meski demikian, Suahasil menegaskan bahwa langkah efisiensi tersebut tidak mencakup belanja pegawai, kebutuhan operasional dasar, maupun anggaran bantuan sosial.
"Dan yang dibuka kembali adalah sekitar Rp 206,4 triliun dari Rp 306,7 triliun tersebut supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan," tambah Suahasil.
Baca Juga
Lebih lanjut, belanja kementerian dan lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp1.500,4 triliun atau meningkat 13,3 persen. Realisasi tersebut terdiri atas belanja barang sebesar Rp564,9 triliun, belanja modal Rp427,5 triliun, serta belanja bantuan sosial senilai Rp186,6 triliun.
Adapun belanja pegawai terealisasi sebesar Rp321,3 triliun, sementara pembayaran pensiun mencapai Rp166,5 triliun.
Suahasil memaparkan realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada 2025 tercatat mencapai Rp186,6 triliun atau tumbuh 20,5 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp154,9 triliun.
"Peningkatan bansos ini kita pakai untuk mendukung berbagai macam kebijakan termasuk di dalamnya stimulus stimulus ekonomi yang sifatnya adalah bantuan sosial," ujarnya.
Suahasil juga melaporkan realisasi subsidi sepanjang 2025 sebesar Rp281,6 triliun, yang mencakup subsidi energi dan non-energi.
“Subsidi tahun 2025 telah dibayarkan Rp281,6 triliun yang disini adalah meliputi subsidi energi maupun non-energi,” ucap Suahasil.
Berdasarkan jenisnya, penyaluran BBM bersubsidi hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar 18.979,3 ribu kiloliter, meningkat 4,7 persen dibandingkan realisasi 2024.
Penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 8.544,9 juta kilogram atau tumbuh 3,9 persen. Sementara itu, jumlah pelanggan listrik bersubsidi meningkat menjadi 42,8 juta pelanggan atau naik 2,6 persen secara tahunan.
Penyaluran pupuk bersubsidi juga mengalami peningkatan signifikan, dengan realisasi mencapai 8,1 juta ton atau tumbuh 12,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun subsidi perumahan mencatat lonjakan tertinggi, dengan realisasi sebesar 278,9 ribu rumah atau meningkat 39,5 persen dibandingkan 2024.
"(Subsidi perumahan) ini meningkatnya cukup tinggi yaitu 39,5 persen jumlah rumahnya," kata Suahasil.
Di sisi lain, Suahasil juga melaporkan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2025 mencapai Rp849 triliun. Penyaluran ini ditujukan untuk mendukung pelayanan publik dan sektor-sektor prioritas, sekaligus mendorong belanja daerah yang lebih efektif dan efisien.
"Rp849 triliun ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Masuk ke APBD," pungkasnya.
