DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis

RIAU ONLINE - DPR RI soroti maraknya insiden keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Indonesia. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut.

Hal ini disampaikan Charles usai terjadi insiden keracunan di SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang menambah daftar panjang kejadian serupa dalam beberapa hari terakhir.

"Kejadian ini menyusul insiden serupa yang terjadi di Ciamis dan Lampung hanya dalam dua hari terakhir. Dengan demikian, keracunan akibat MBG terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir," kata Charles, dikutip dari KUMPARAN, Rabu, 1 Oktober 2025.

Charles mengatakan, rentetan insiden ini menunjukkan ada persoalan mendasar dalam manajemen program MBG yang tidak bisa dianggap sebagai insiden terpisah. Ia menilai keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama.

"Fakta bahwa kasus keracunan terjadi hampir setiap hari membuktikan adanya persoalan serius dalam tata kelola program ini".

"Pemerintah tidak boleh menutup mata dan menganggapnya sekadar kasus insidental. Sebab, keselamatan serta kesehatan anak-anak adalah taruhan yang tidak bisa dinegosiasikan," papar Charles.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan kesehatan dan bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Charles mendesak pemerintah melakukan langkah korektif. 

Charles juga meminta agar penambahan dapur MBG dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap yang sudah ada.

"Saya mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang sudah ada benar-benar dilakukan," ujarnya.

"Kemudian melakukan audit ketat dan independen terhadap seluruh mata rantai penyediaan makanan. Mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi," tambah Charles.

Charles juga mendorong reformasi model pelaksanaan MBG. Ia mengusulkan agar dapur sekolah dimanfaatkan sebagai alternatif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lebih dekat, lebih transparan, dan lebih mudah diawasi oleh semua pihak.

"Pemerintah dalam hal ini BGN harus mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai alternatif yang lebih efektif, transparan, dan mudah diawasi oleh guru, orang tua, serta masyarakat," tuturnya.

"Pemanfaatan dapur sekolah dengan pengawasan dari orang tua murid jelas efektif untuk meminimalisir kontaminasi bakteri dalam proses masak dan distribusi, sehingga keamanan pangan lebih terjaga," imbuh Charles.

Lebih jauh, ia juga mendorong agar penyajian makanan dilakukan secara langsung di sekolah melalui sistem prasmanan, agar makanan tetap hangat dan layak konsumsi.

"Dengan anggaran yang sediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG dengan cara makan prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh," ucapnya.

"Sehingga tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan ribu paket dalam sehari untuk banyak sekolah. Sebab hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh SPPG," tutup Charles.