Puan Maharani Minta Maaf, Janji Transformasi di DPR Usai Protes Mencuat

RIAU ONLINE - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan permohonan maaf atas nama lembaga legislatif, setelah mencuatnya gelombang protes dan demonstrasi besar-besaran. Puan berjanji akan melakukan transformasi di tubuh DPR untu memulihkan kepercayaan publik.

Hal ini disampaikan Puan saat melakukan audiensi dengan tokoh-tokoh publik dari berbagai profesi pada Kamis, 4 September 2025. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menjadi langkah awal perbaikan.

“Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” ucap Puan, dilansir dari Suara.com, Jumat, 5 September 2025.

Dalam pertemuan itu, Puan menegaskan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR. Ia memastikan tunjangan perumahan yang sempat memicu kegaduhan telah dihentikan per per 31 Agustus dan pemberlakuan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang mendesak.

Saat ini, kata Puan, DPR tengah menjalani proses transformasi kelembagaan secara menyeluruh, termasuk memperkuat transparansi melalui sistem digital.

“Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR sekarang sudah dimuat di website DPR. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” ungkap Puan.

Sementara itu, Siti Zuhro mewakili Majelis Mujadalah Kiai Kampung menyampaikan hasil pertemuannya dengan Puan.

Siti Zuhro menyoroti pembahasan terkait penghentian tunjangan perumahan DPR. Ia berharap DPR menjadi lembaga yang tidak elitis, melainkan partisipatif, mau mendengarkan, dan membuka diri untuk komunikasi dua arah dengan masyarakat luas.

"Kami yang ada di Mujadalah Kiai Kampung, betul-betul menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di arae lokal itu sampai ke kampung, tidak hanya ke desa, tentang apa yang mereka rasakan, butuhkan,” papar Siti Zuhro.

Dengan dinamika yang terjadi belakangan, Majelis Mujadalah Kiai Kampung berharap, DPR dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan amanah, termasuk dalam memberikan pengawasan konstruktif kepada pemerintah.

“Kita harapkan, memang DPR melakukan fungsi representasi tadi itu perwakilan dengan sangat efektif. Kali ini kita tidak boleh missed,” tegas Siti Zuhro.

“Kita harapkan, memang DPR melakukan fungsi representasi tadi itu perwakilan dengan sangat efektif. Kali ini kita tidak boleh missed,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, media, kampus, intelektual, dan profesional untuk bahu-membahu mendukung pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan eksekutif oleh pemerintah dan pengawasan konstruktif oleh DPR RI.