Mulai Tunjukkan Taring, Ini Sederet Kritik Anies ke Pemerintahan Jokowi

RIAU ONLINE - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mulai menampakkan taringnya. Anies melancarkan sejumlah kritik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Banyak hal yang menjadi kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Mulai dari masalah hukum, subsidi mobil listrik, hingga infrastruktur.

Anies melontarkan kritikannya untuk pemerintahan Jokowi dalam beberapa kesempatan, di antaranya pidato kebangsaan, orasi bersama koalisi, dan ketika bertemu dengan para relawan.

Lalu, apa saja kritik Anies untuk pemerintahan Jokowi?

Sentil subsidi mobil listrik

Beberapa waktu lalu, Anies tiba-tiba mengkritik kebijakan subsidi yang diberikan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, kebijakan subsidi kepemilikan mobil listrik kurang tepat, karena ia menilai emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dibandingkan emisi karbon BBM.

Padahal, pemerintah tengah menggalakkan subsidi untuk kendaraan listrik untuk mendukung penurunan emisi karbon di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Suara.com, Selasa, 23 Mei 2023.

Bandingan pembangunan jalan di era SBY dan Jokowi

Dalam acara HUT ke-21 PKS pada Sabtu, 20 Mei 2023 lalu, Anies menyebut pembangunan jalan nasional tidak berbayar di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh lebih banyak dibandingkan era Jokowi.

Anies menilai, Jokowi berhasil membangun jalan tol dengan panjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini yakni sepanjang 2.499 kilometer. Namun, untuk jalan non tol atau jalan tidak berbayar, Jokowi membangun sepanjang 19 ribu kilometer.

Menurutnya, jumlah itu masih kalah jauh dengan pembangunan jalan tidak berbayar di era SBY, sepanjang 144 ribu kilometer.

Sistem politik memeras kubu lawan

Di kesempatan yang sama, Anies pun menyatakan bahwa konstitusi politik di Indonesia saat ini cenderung memeras dan menyingkirkan pihak-pihak yang ada di laur lingkar kekuasan.

Dia menyebut, institusi politik yang memeras, menaruh kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, atau satu grup dan atau pada satu kelompok saja.

Alhasil, kata Anies, kekuasaan tidak dibagikan secara merata pada seluruh rakyat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya aturan hukum bisa dengan mudah untuk ditekuk dan menguntungkan pihak yang ada di dalam lingkar kekuasaan.

Pemerintah pusat monopoli proyek pemerintah daerah

Saat menemui relawannya di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, Minggu, 21 Mei 2023, Anies Baswedan menyinggung sejumlah proyek pemerintah daerah yang diambilalih pemerintah pusat.

Meski tidak memberikan contoh proyek yang dimaksud, Anies menyatakan cara yang demikian kurang tepat.

Ia menilai pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan terhadap kewenangan di pemerintah daerah dalam mengurus dan menyelesaikan sebuah proyek.

Dalam waktu yang bersamaan, papar Anies, pemerintah pusat juga harus mengawasi agar proyek tersebut terlaksana dengan baik.

Mafia merajalela di Indonesia

Di acara yang sama, Anies juga menyinggung terkait mafia. Ia menyebut mafia merajalela di Indonesia, terutama di institusi pemerintah.

Di antaranya, sebut Anies mafia tanah, mafia perekrutan pekerja migran, mafia pajak hingga mafia proyek pemerintah seperti mafia BTS yang menjerat kader Partai Nasdem, Johnny G Plate.

Anies menyebut cara kerja mafia dengan melakukan penyimpangan secara sangat halus.

Pemerintah intervensi penentuan capres

Anies sempat pula menyinggung intervensi pemerintah terkait penetapan capres di Pilpres 2024.

Meski tidak menyebut capresnya, kata Anies negara atau pemerintah harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk sosok-sosok yang akan didukung menjadi presiden berikutnya.

Menurutnya, negara harus memberikan kesempatan untuk pihak yang memperjuangkan capres yang diusung, bukan menghalangi.