Wapres Minta Kegiatan Partai Tidak Dilakukan di Kantor Pemerintah

Luhut-Bamsoet-Airlanggga-dan-Abu-Rizal-Bakrie-di-Menko-Maritim.jpg
(Foto: Moh Fajri/kumparan)

RIAU ONLINE JAKARTA-Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar pengurus partai yang berada di Kabinet Jokowi tidak menggunakan kantor  pemerintahan untuk kegiatan atau yang berkaitan dengan kepentingan partai.

Kantor Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan jadi tempat pertemuan antara elite Golkar, yakni Ketum Airlangga Hartarto dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait Munas. Di sana, Bamsoet menyatakan mengundurkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. 

"Sebenarnya, kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak menggunakan kantor pemerintah," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga membantah ada intervensi pemerintah dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Golkar. Ia mengatakan, kehadiran Luhut saat pertemuan dengan Airlangga dan Bamsoet di kantornya saat itu sebagai politikus Golkar.

"Pemerintah tidak melakukan intervensi, jadi kalau masalah partai ya diserahkan kepada partai. Bagaimana mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi," kata Ma'ruf.


"Pak Luhut itu mungkin sebagai orang Golkar, jadi penyelesaiannya dari internal masing-masing partai politik," lanjut dia.

Sebelumnya, Bamsoet menggelar pertemuan dengan pesaingnya Airlangga, Luhut Pandjaitan, serta Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie di kantor Kemenko Maritim, Selasa (3/12). Di sana, dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai caketum Golkar.


Pengunduran diri Bamsoet disampaikan di hadapan Luhut dan Airlangga di kantor Menko Maritim. 
"Yang ada adalah pro Golkar dan pro Indonesia Maju. Maka, dengan semangat rekonsiliasi yang kita sepakati bersama, demi menjaga soliditas, keutuhan Golkar, saya menyatakan tidak meneruskan pencalonan saya sebagai kandidat Ketum Golkar," ujar Bamsoet di lokasi.

Artikel ini sudah terbit di Kumparan.com