Rapat Terbatas (Ratas) pengendalian Karhutla Riau yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Pekanbaru, Senin, 24 Agustus 2026. (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pernyataan berbeda mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau mencuat di tengah kepungan kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah.
Di satu sisi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, M Edy Afrizal, melaporkan langsung kepada Presiden RI bahwa kondisi karhutla di Riau pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan sebelumnya menyebut secara umum kondisi karhutla di Riau justru mengalami penurunan.
Perbedaan pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan dalam momentum penanganan karhutla yang sedang berlangsung, sementara masyarakat di sejumlah wilayah Riau kembali merasakan dampak asap.
Dalam laporannya kepada Presiden, Edy Afrizal secara tegas menyebut adanya peningkatan karhutla di Riau sepanjang 2026.
“Untuk kondisi di Riau memang di tahun 2026 terjadi peningkatan. Ini dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2025 ada peningkatan karhutla,” ujar Edy Afrizal saat menyampaikan laporan kepada Presiden, Senin, 24 Agustus 2026.
Sementara itu, beberapa hari sebelumnya Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan pandangan berbeda.
Saat bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meninjau lokasi karhutla di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Sabtu, 22 Agustus 2026, Herry mengatakan secara umum kondisi karhutla di Riau mengalami penurunan
Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah titik yang menjadi perhatian serius, salah satunya kebakaran lahan di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
“Secara umum kondisi Karhutla di Riau mengalami penurunan. Namun, masih terdapat satu lokasi yang menjadi perhatian, yakni kebakaran di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan,” ujar Jenderal bintang dua itu.
Kerumutan bahkan menjadi salah satu titik yang cukup mengkhawatirkan. Kebakaran di kawasan tersebut telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektare lahan.
Baca Juga
“Di Kerumutan itu ada 280 sekian hektare yang terbakar dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, dibantu oleh Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan semua stakeholder terkait,” ujarnya.
Menurut Herry, karakteristik lahan gambut di Kerumutan membuat proses pemadaman tidak mudah. Api yang berada di bawah permukaan tanah dapat kembali muncul meskipun api di permukaan telah dipadamkan. Karena itu, penanganan membutuhkan proses pendinginan dan pemantauan secara terus-menerus, termasuk dukungan operasi udara.
Kondisi tersebut juga mendapat perhatian dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat saat meninjau langsung lokasi karhutla di Kampar.
Di lokasi, Jumhur bersama Herry dan ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo melihat langsung area yang terbakar. Sekitar empat hektare lahan dilaporkan terdampak dan api telah berhasil dipadamkan.
Meski demikian, petugas masih melakukan pendinginan untuk memastikan bara api tidak kembali memicu kebakaran.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bergotong royong, berjibaku untuk mematikan api, di mana pun kalian berada. Di sini, saya di Kabupaten Kampar, ada 4 hektare yang terbakar dan sudah dipadamkan. Sekarang tinggal pendinginan,” kata Jumhur.
Jumhur juga mengungkapkan bahwa peningkatan titik api terjadi cukup cepat di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurutnya, terdapat sekitar 3.800 titik api di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut bahkan mengalami peningkatan dalam satu hingga dua hari terakhir sehingga kondisi di lapangan terus berubah.
Selain itu, sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatera dan Kalimantan disebut terindikasi memiliki titik api dan mengalami kebakaran di wilayah konsesinya.
“Sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera, yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran,” ujarnya.
Jumhur menegaskan perusahaan pemegang konsesi memiliki kewajiban untuk segera melakukan penanganan apabila terjadi kebakaran di wilayah mereka.
Secara keseluruhan, hampir 85.000 hektare lahan di wilayah konsesi di Indonesia disebut telah terbakar.
Perbedaan pernyataan antara Kapolda Riau dan Kepala BPBD Riau pada dasarnya dapat muncul karena keduanya menggunakan sudut pandang dan indikator yang berbeda.
Ketika Herry menyebut karhutla secara umum menurun, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai gambaran kondisi penanganan atau perkembangan kebakaran secara keseluruhan pada saat tertentu.
Sementara laporan Edy Afrizal kepada Presiden membandingkan kondisi karhutla Riau pada 2026 dengan tahun 2025. Dalam perbandingan tersebut, BPBD menyatakan terjadi peningkatan.
Namun, persoalannya kemudian bukan hanya mengenai angka atau jumlah titik api. Kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa karhutla kembali menjadi persoalan serius bagi masyarakat Riau.
Kabut asap kembali dirasakan di sejumlah wilayah. Aktivitas masyarakat terganggu, kualitas udara menjadi perhatian, dan masyarakat kembali harus berhadapan dengan kondisi yang mengingatkan pada bencana asap tahun-tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan 2025, kondisi asap yang dirasakan masyarakat pada 2026 menjadi salah satu gambaran bahwa tekanan karhutla tahun ini memang lebih berat.
