RIAU ONLINE, PEKANBARU - Provinsi Riau menjadi satu diantara 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) oleh Pemerintah Pusat. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Kamis, 5 Maret 2026.
Menurutnya, penetapan provinsi prioritas ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020. Selain Provinsi Riau, prioritas penanganan Karhutla difokuskan ke Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Dalam penanganan Karhutla ini, Menko Polkam meminta semua institusi terkait saling bersinergi dan berkolaborasi. Ia menjelaskan, penanganan Karhutla wajib berjalan dengan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri hingga masyarakat.
"Tidak ada satu institusi pun yang memiliki peran lebih. Semua bekerja secara kolaboratif dan bersinergi dalam penanganan karhutla," jelasnya.
Menurutnya, dari 6 provinsi yang diprioritaskan, baru Provinsi Riau yang sudah meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat. Adapun bantuan yang diberikan adalah pesawat untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
"Jika masih ada pertumbuhan awan, operasi modifikasi cuaca sangat efektif untuk mendatangkan hujan sehingga dapat membantu memadamkan kebakaran," jelasnya.
Pihaknya juga akan memfokuskan kerja Satgas darat apabila OMC tidak dapat dilakukan secara maksimal akibat ketiadaan awan potensial. Selain itu, pemerintah juga akan mengerahkan helikopter water bombing untuk membantu pemadaman dari udara.
Ia mencontohkan, saat fenomena El Nino pada 2023 lalu, pemerintah pusat mengerahkan hingga 50 unit helikopter water bombing untuk penanganan karhutla. Sementara pada 2025 lalu, jumlah helikopter yang dikerahkan di seluruh provinsi prioritas sebanyak 25 unit.

