Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin. (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Kabar baik datang bagi mahasiswa Pekanbaru. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk program beasiswa tahun 2027.
Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, DPRD Kota Pekanbaru meminta agar pola penyaluran beasiswa tidak kembali membuat mahasiswa dari keluarga kurang mampu harus menunggu hingga beberapa semester untuk mendapatkan bantuan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, menilai bantuan pendidikan semestinya sudah bisa diakses sejak mahasiswa menginjak semester pertama.
Menurutnya, persoalan ekonomi justru menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa kurang mampu ketika baru memulai pendidikan tinggi.
"Kita kemarin protes, kita mau itu justru dari semester satu semestinya. Kenapa? Teman-teman kita dari keluarga tidak mampu, kita tidak mau mereka terkendala sejak awal," kata Tekad, Kamis, 3 September 2026.
Program beasiswa Pemko Pekanbaru direncanakan menyasar mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai D3, S1, S2 hingga S3.
Pemko juga tengah mengevaluasi mekanisme seleksi penerima. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sistem penilaian berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
Tekad meminta evaluasi tersebut tidak sekadar menyangkut angka IPK. Menurutnya, standar penilaian harus mempertimbangkan latar belakang program studi dan tujuan pemberian beasiswa.
Ia secara khusus meminta agar standar IPK mahasiswa jurusan eksakta dan sosial tidak disamaratakan.
"Jadi kita juga dukung dari kemarin bahwa kriteria IPK tidak boleh disamaratakan antara eksakta dan sosial. Begitu juga dengan akreditasi sekolah. Artinya ini harus ada pembuktian dan kriterianya jelas," ujarnya.
Baca Juga
Politikus tersebut menilai persoalan utama bukan sekadar siapa yang mendapatkan beasiswa, melainkan apakah bantuan itu benar-benar diberikan kepada orang yang tepat.
Sebab, beasiswa memiliki berbagai tujuan. Ada yang diberikan untuk menjaring mahasiswa berprestasi dan ada pula yang secara khusus ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
"Kita kembali lagi, beasiswa ini banyak macamnya. Ada yang untuk prestasi, ada yang untuk yang tidak mampu. Jadi sasarannya harus clear, jelas, tujuannya seperti apa. Apakah untuk penjaringan anak-anak yang berprestasi atau untuk anak-anak yang kurang mampu," jelas Tekad.
Tekad juga menyoroti mekanisme program beasiswa yang sebelumnya dikelola melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemko Pekanbaru.
Pada tahun sebelumnya, mahasiswa yang bisa mengakses bantuan disebut harus sudah memiliki IPK dan minimal berada di semester tiga.
Bagi Tekad, pola seperti itu perlu dievaluasi. Pasalnya, mahasiswa dari keluarga kurang mampu justru menghadapi kebutuhan biaya pendidikan sejak awal kuliah. Mereka tidak seharusnya dipaksa menunggu sampai semester tiga hanya untuk membuktikan kemampuan akademiknya.
"Kenapa? Teman-teman kita dari keluarga tidak mampu, kita tidak mau mereka terkendala sejak awal," katanya.
Ia berharap mekanisme baru untuk program beasiswa 2027 benar-benar memberi ruang bagi mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu.
Tak berhenti pada persoalan kriteria, Tekad juga mendorong perubahan dalam mekanisme pembayaran. Ia mengusulkan agar dana beasiswa tidak diberikan langsung kepada mahasiswa atau orang tua, melainkan dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat membuat penggunaan dana lebih tepat sasaran sekaligus memastikan kewajiban biaya pendidikan mahasiswa penerima terpenuhi.
"Kita minta pembayarannya langsung ke kampus, tidak perlu ke orang tua atau calon mahasiswa tadi. Mudah-mudahan di tahun depan ini sudah berjalan," harapnya.
Dengan anggaran mencapai Rp10 miliar, Tekad berharap program beasiswa Pemko Pekanbaru tidak hanya menjadi program rutin tahunan, tetapi benar-benar mampu membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, dukungan terhadap mahasiswa berprestasi juga tetap harus dipertahankan.
"Jadi dua-duanya kita apresiasi, untuk yang tidak mampu dan yang berprestasi. Supaya memang taraf hidup di Kota Pekanbaru ini bisa meningkat," pungkasnya.
