Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Andi Dharma Taufik (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera membayarkan tunda salur sejak tahun 2023, sebesar Rp780 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Andi Dharma Taufik, Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, pihaknya melakukan kunjungan langsung ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan.
"Kita sudah melakukan pertemuan dengan Kemenkeu, meminta agar tunda salur segera dibayarkan sebesar Rp780 miliar kepada Pemprov Riau. Anggaran ini sudah tertunda sejak tahun 2023," ujarnya.
Menurutnya, tertundanya pembayaran ini juga berdampak pada kemampuan Pemprov Riau untuk menunaikan kewajibannya kepada kabupaten dan kota di Riau.
Baca Juga
"Karena tunda salur ini juga menyebabkan kemampuan fiskal Pemprov Riau menurun dan termasuk untuk pembayaran kewajiban Pemprov Riau kepada kabupaten/kota di wilayahnya," jelasnya.
Berdasarkan hasil pertemuan dan pembahasan bersama DJKP Kemenkeu, Andi mengatakan pihaknya mendapatkan respon positif.
"Intinya mereka akan memfasilitasi hal ini. Tapi kan belum terima, belum terealisasi," pungkasnya.
