Pemprov Riau terus memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk kesiapan menghadapi penilaian maladministrasi pelayanan publik (Opini Ombudsman RI) yang akan dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Riau tidak terlepas dari pendampingan yang selama ini dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Riau.
Menurutnya, kolaborasi tersebut telah mendorong berbagai pembenahan sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan.
"Alhamdulillah pelayanan publik di Riau semakin meningkat, kami yakin dan percaya peningkatan ini karena Pemprov Riau selalu didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. Riau Bapak Bambang Pratama dan jajaran. Kami berterima kasih atas kerja sama yang selama ini diberikan kepada kami dalam kegiatan pelayanan publik. Betul-betul sangat membantu," ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat 10 Juli 2026.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang terus dikembangkan adalah penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Transformasi digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
"Pelayanan publik kami sudah dilaksanakan dengan baik dan ada beberapa perubahan, termasuk digitalisasi," katanya.
SF Hariyanto menilai peningkatan pelayanan terlihat nyata di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut dinilai mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi fasilitas maupun pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Baca Juga
Menurutnya, meningkatnya pendapatan BLUD menjadi salah satu indikator bahwa kualitas layanan rumah sakit semakin baik dan mendapat kepercayaan lebih besar dari masyarakat.
"Optimalisasi pelayanan di RSUD Arifin Achmad sudah bagus. Dokter dan fasilitas kamarnya semakin baik, luar biasa. Ini juga menjadi bukti adanya kenaikan pendapatan BLUD yang cukup signifikan," ungkapnya.
Selain sektor kesehatan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga disebut menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan. Di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dinilai berhasil meningkatkan pelayanan sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
"Begitu pula di dinas-dinas, seperti Bapenda Riau yang pelayanannya semakin baik. Pendapatan dari mereka juga mengalami kenaikan yang luar biasa. Tentu peningkatan pelayanan ini juga karena adanya pendampingan dari Ombudsman Riau," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher mengatakan kunjungannya ke Riau merupakan bagian dari agenda monitoring sekaligus penguatan terhadap Ombudsman Perwakilan Riau menjelang pelaksanaan penilaian pelayanan publik secara nasional.
Ia menjelaskan, pada pertengahan Juli 2026, Ombudsman RI akan memulai tahapan penilaian maladministrasi pelayanan publik (opini ombudsman RI) terhadap seluruh kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.
"Kegiatan ini bertujuan melakukan monitoring sekaligus memberikan penguatan kepada rekan-rekan perwakilan di daerah. Pada pertengahan Juli kami akan melaksanakan kick-off penilaian Ombudsman terhadap seluruh kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah," ujar Nuzran.
Menurutnya, seluruh hasil penilaian tersebut akan diumumkan dalam agenda nasional pada Desember 2026 yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
"Sebagai puncak rangkaian kegiatan, hasil penilaian seluruh lembaga, kementerian, pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota akan diumumkan langsung di hadapan Presiden Republik Indonesia," katanya.
Nuzran menambahkan, selama proses penilaian yang berlangsung hingga November mendatang, Ombudsman RI akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Tim Ombudsman Perwakilan Riau juga akan turun langsung melakukan peninjauan terhadap sejumlah instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek penilaian, terutama terkait kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
"Tentu ke depan kami akan lebih intens berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Proses penilaian ini cukup panjang hingga November, sehingga Ombudsman Riau akan turun langsung meninjau OPD yang menjadi fokus penilaian terkait substansi dan pelayanan dasar," pungkasnya.
Dalam pertemuan ini, Plt. Gubernur Riau didampingi Sekdaprov, Kadis Sosial, Kadisdik, Kepala Bapenda, Dirut RSUD Arifin Ahmad dan OPD dilingkungan Pemprov Riau. Sedangkan Nuzran Jojer didampingi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat dan Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan.
