AMARAH menyerahkan sertifikat sebagai sindiran yang ditujukan kepada DPR RI dan Presiden RI Prabowo Subianto. (Winda Turnip/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Puluhan mahasiswa Universitas Riau (Unri) yang menamai dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Riau Gerah (AMARAH), menyerahkan sertifikat sebagai sindiran yang ditujukan kepada DPR RI dan Presiden RI Prabowo Subianto.
Sertifikat kepada Presiden RI bertuliskan "Kepada Presiden RI atas Prestasinya sebagai Presiden Ter- plenger dalam Bersikap dan Menentukan Kebijakan Negara". Sementara itu sertifikat untuk DPR RI bertuliskan "Diberikan Kepada DPR RI atas Konsistensinya Mendengar Suara Rakyat sebagai Formalitas, Bukan Prioritas".
Kedua sertifikat ini diberikan saat menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Riau, pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Kedua sertifikat itu diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kadarismanto.
Presiden Mahasiswa Unri Azhari mengatakan, pemberian sertifikat ini merupakan simbol dari kekecewaan masyarakat terhadap kondisi demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan arah kebijakan publik yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Baca Juga
Mahasiswa menilai bahwa berbagai tuntutan publik sering kali hanya berhenti pada ruang dengar pendapat dan seremoni politik, tanpa diikuti langkah konkret yang mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi rakyat.
"Kita juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang belum memberikan solusi atas persoalan mendasar masyarakat, mulai dari kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, persoalan pengelolaan anggaran negara, hingga berbagai kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Selain sertifikat, mahasiswa juga menyerahkan kajian "Seruan Aksi", yang memuat kumpulan gagasan, kritik, dan refleksi mahasiswa terhadap berbagai isu kebangsaan.
Penyerahan kajian tersebut menjadi penegasan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya hadir melalui tekanan politik di jalanan, tetapi juga melalui kontribusi intelektual yang berupaya menawarkan perspektif dan solusi terhadap persoalan bangsa.
"Sertifikat ini bukan hanya bentuk sindiran politik, melainkan peringatan moral kepada para pemegang kekuasaan bahwa legitimasi jabatan publik berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat,” kata Azhari.
“Ketika aspirasi masyarakat terus diabaikan dan kebijakan yang lahir semakin jauh dari kebutuhan publik, maka kritik akan terus hadir sebagai bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi," pungkasnya.
