Pertemuan Yurisdiksi Provinsi Riau bersama ART TREES pada hari kedua rangkaian kegiatan London Climate Action Week 2025, Selasa, 24 Juni 2025.
(Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencatat jumlah baseline karbon pada tahun 2024 mencapai 174 juta ton Co². Terkait itu, Pemprov Riau menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 39 persen dengan kemampuan mandiri dan 43 persen dengan bantuan internasional.
"Jika Riau berhasil menurunkan emisi hingga 43 persen, maka benefitnya akan sebanding," ujar Plt Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, Kamis, 26 Juni 2025.
Ia menjelaskan, hal inilah yang menjadi tujuan dari Gubernur Riau Abdul Wahid untuk menggaet pasar internasional di London Climate Action Week 2025. Dalam agenda ini, Pemprov Riau berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat memperkenalkan wilayah jurisdiksi potensial. Riau menegaskan siap melakukan penjualan karbon di Pasar Wajib Karbon Internasional.
"Pendapatan dari penjualan kredit karbon dapat digunakan untuk mendanai program-program lingkungan, seperti pembangunan di sektor lahan, kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, dan transportasi," jelasnya.
Menurutnya, Gubernur Riau melalui jurisdiksi Provinsi Riau sudah melaksanakan pertemuan dengan perusahaan yang memiliki lisensi dan metodologi pengukuran perhitungan karbon kredit terkemuka saat ini yaitu ART TREES.
Baca Juga
Architecture for REDD+ Transactions (ART) adalah sebuah organisasi yang menyediakan standar dan kerangka kerja untuk REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di tingkat jurisdiksi.
Sedangkan The Environmental Excellence Standard for REDD+ (TREES) adalah standar yang dikembangkan oleh ART untuk mengukur, memantau, melaporkan, dan memverifikasi hasil pengurangan dan penyerapan emisi dari kegiatan REDD+.
Pertemuan ini dipimpin perwakilan Indonesia dari Kementerian Kehutanan Prof. Haruni dan membahas bagaimana metodologi yang akan digunakan untuk menghitung kredit karbon yang ada wilayah jurisdiksi.
Kemudian juga sekaligus mempelajari program, persyaratan dan peluang dari Pemerintah Indonesia dan jurisdiksi Riau yang bisa berkolaborasi dengan ART TREES ke depan.
Managing Director Architecture for REDD+ Transaction (ART TREES), Cristina Magerkurth dalam sesi pembahasan ini mengatakan bahwa langkah jurisdiksi Riau, Indonesia dalam kredit karbon ini sudah tepat.
Dia menerangkan, pendampingan yang dilakukan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), merupakan langkah yang baik, menentukan metode perhitungan yang akan diterapkan juga sangat penting.
"Kami berharap Pemprov Riau bisa membuat keputusan terbaik bergerak maju untuk perubahan iklim, dan kami berharap dapat bekerja sama kedepannya," respon Cristina.
