Cipayung Plus Riau dan KNPI meminta DPRD Riau membentuk Pansus untuk investigasi penyebab defisit anggaran
(Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Organisasi mahasiswa Cipayung Plus Riau dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta DPRD Provinsi Riau membentuk panitia khusus (Pansus) untuk investigasi penyebab defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun di APBD Provinsi Riau 2024.
Ketua KNPI Provinsi Riau, Fuad Santoso, menjelaskan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ini menilai pengelolaan anggaran daerah tersebut tidak transparan. Sehingga, pihaknya mencurigai kemungkinan adanya penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang melibatkan Pemerintah Provinsi Riau maupun pimpinan DPRD Riau saat itu.
"Defisit anggaran Rp1,76 triliun ini bukan persoalan kecil karena akan membebani APBD Riau 2025. Jika dibiarkan, hal ini akan menghambat berbagai sektor pembangunan di Riau. Mulai dari jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga sektor ekonomi masyarakat bisa terganggu," ujarnya, Kamis, 26 Juni 2025.
Menurutnya, pengelolaan APBD seharusnya mengedepankan transparansi dan pertimbangan yang matang karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat di Riau. DPRD sebagai lembaga pengawasan harus bertindak tegas dan tidak pasif.
"Jangan sampai DPRD hanya menjadi lembaga formalitas yang membubuhkan stempel tanpa fungsi kontrol yang nyata," jelasnya.
Baca Juga
Lanjutnya, jika DPRD Riau tidak segera memberikan Pansus tersebut, maka pihaknya akan menggelar gelombang unjuk rasa dan mengajak seluruh masyarakat Riau untuk turun ke jalan.
Gerakan moral ini, menurut mereka, bukan sekadar bentuk kritik, tetapi juga bentuk tanggung jawab mahasiswa dan pemuda terhadap arah pembangunan dan keuangan daerah.
"Kalau DPRD diam, kami akan turun lebih banyak lagi," pungkasnya.
Sementara itu, Cipayung Plus Riau yang terdiri dari KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, dan Himapersis turut menyampaikan sikap bersama KNPI. Mereka menilai DPRD tidak boleh hanya sibuk dengan rapat-rapat rutin dan program pokok pikiran (Pokir), tetapi harus segera membentuk Pansus yang bekerja secara independen dan transparan untuk membongkar penyebab defisit ini.
"Kami ingin akar persoalan ini diungkap secara tuntas, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Jangan ada pembiaran karena menyangkut uang rakyat," pernyataan sikap bersama Cipayung Plus.
