(Herianto Wibowo/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai menata ulang sistem pengangkutan sampah pasca pemutusan kontrak dengan pihak swasta. Langkah ini diambil untuk mengatasi penumpukan sampah yang terjadi di berbagai titik kota.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, turun langsung ke lapangan pada Senin, 9 Juni 2025 untuk memantau sejumlah lokasi yang terdampak.
Ia didampingi Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M Isa Lahamid, Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi, serta Pj Sekretaris Daerah Zulfahmi Arifin.
“Kita berupaya mengaktivasi seluruh Lembaga Pemungut Sampah (LPS) yang sudah terbentuk di tingkat kelurahan, sekaligus memperbanyak titik pengumpulan sampah atau trans depo,” ujar Markarius saat meninjau trans depo sementara di Pasar Cik Puan.
Baca Juga
Menurutnya, pengangkutan sampah kini sepenuhnya ditangani oleh Pemko melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta didukung oleh LPS yang telah mulai dioperasikan di setiap kelurahan.
“LPS akan mengangkut sampah dari masyarakat dan langsung membuangnya ke trans depo yang sudah disiapkan. Jadi, angkutan mandiri maupun LPS tidak boleh lagi membuang sampah di TPS yang ada di pinggir jalan,” tegas Markarius.
Ia menyebutkan beberapa lokasi trans depo yang telah disiapkan, di antaranya Pasar Cik Puan, halaman Dekranasda Arifin Achmad, dan kawasan Air Hitam.
“Ini bagian dari penataan baru yang sedang kita jalankan. Kami ingin sistemnya lebih rapi dan tidak menimbulkan tumpukan sampah di sembarang tempat,” tambahnya.
Wawako juga mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan.
“Di masa transisi ini memang kerja ekstra. Makanya setiap hari kita turun ke lapangan, dan seluruh OPD juga bergerak bergotong royong. Kami sangat mengapresiasi semua pihak yang terlibat membantu menyelesaikan persoalan sampah ini,” pungkasnya.
