Utang Pemko Pekanbaru Capai Rp 125 Miliar, Pengamat: Kurangi Biaya Tak Perlu

Pengamat-Kebijakan-Publik-M-Rawa-El-Amad.jpg
(Istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih memiliki utang hingga puluhan miliar. Utang ini terhitung sejak tahun 2017 dengan total mencapai Rp 125 miliar.

Menanggapi ini, Pengamat Kebijakan Publik M Rawa El Amady mengatakan bahwa adanya utang ini sudah terakumulasi dari tahun ke tahun. Pemko Pekanbaru sudah punya utang sejak masa kepemimpinan Wali Kota Firdaus.

"Itu masalah terbesarnya, di perencanaan pembangunan pada era Firdaus, saran saya Pj mengajukan penundaan bayar saja sampai wali kota definitif tahun 2024," kata Rawa kepada Riau Online.

Dirinya menilai, pemerintah kota harus mengambil langkah dalam kondisi defisit saat ini. Mereka bisa mengurangi belanja fisik atau pun pemangkasan biaya lainnya.

"Selain itu, Pj wali kota fokus di kebutuhan dasar masyarakat, kurangi beban biaya ASN yang tidak perlu, belanja barang juga ditiadakan. Program harus berbasis asumsi ketersediaan anggaran," kata Rawa menyarankan.

Meski nyatanya utang pemerintah kota menumpuk, namun Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution menampik kondisi keuangan pemerintah kota sedang defisit. Ia memastikan sejumlah program prioritas masih berjalan terutama di sektor kesehatan.

"Bukan defisit, tapi kondisinya seimbanglah, ada penerimaan kita setiap saat. Program yang belum prioritas kita tunda dulu, untuk program yang menyangkut pelayanan dasar tentu bakal tetap berjalan," paparnya.


Ia mengaku, pembayaran utang bakal berlangsung secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, dalam kondisi sulit seperti ini, pemerintah kota bakal berinovasi menyelesaikan tunggakan utang.

"Beban daerah itu masuk utang daerah, bakal kita bayarkan secara bertahap," bebernya.

Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru menggelontorkan anggaran mencapai Rp 41,5 miliar untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC).

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun pun mengaku sempat menghadap Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Dirinya meminta langsung dukungan bantuan demi tercapainya program kesehatan bagi masyarakat.

"Kami juga sudah menghadap pak Sekda Provinsi Riau untuk menambah keuangan demi layanan kesehatan," kata Muflihun.

Uun, sapaan akrabnya, tak menampik kondisi keuangan Pemko Pekanbaru belum pulih. Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru bahkan mengalami defisit selama dua tahun ini.

"Kalau pun belum bisa menyelesaikan tunda bayar semuanya, minimal tidak ada penambahan defisit lah," ujarnya, Kamis 27 Juli 2023.