Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberikan pemaparan terkait capaian program Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026. (ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo)
Senin, 12 Januari 2026 20:41 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, BANJARBARU - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal ini disampaikan Gus Ipul saat peresmian 166 Sekolah Rakyat rintisan oleh Presiden Prabowo Subianto yang digelar terpusat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026.
"Arahan Presiden cukup jelas, tidak boleh ada sogok-menyogok, tidak boleh ada suap-menyuap untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat. Inilah wujud nyata gagasan Presiden, negara hadir membela yang lemah," kata Gus Ipul, dikutip dari ANTARA.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi berlapis dengan melibatkan tim pendamping sosial mereka, dinas sosial daerah, Badan Pusat Statistik, serta mendapatkan persetujuan dari kepala daerah.
Menurutnya, penyelenggara program harus berpedoman pada nilai ini agar Program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.
Baca Juga
Dirinya juga mengungkapkan bahwa saat ini 60 persen orang tua dari 15.900-an siswa Sekolah Rakyat rintisan bekerja sebagai buruh, buruh harian lepas, kuli bangunan, buruh tani, buruh nelayan, tukang ojek, tukang cari rumput, pemulung yang mana mereka berpenghasilan tidak tetap bahkan, berada di bawah Rp1 juta per bulan dan rata-rata memiliki tanggungan keluarga di atas empat orang.
Selain itu dijabarkan pula sebanyak 454 siswa Sekolah Rakyat sebelumnya tidak atau belum pernah mengenyam bangku pendidikan. Kemudian ada 298 siswa dahulunya mengalami putus sekolah atau tidak lulus sekolah dan sebagian dari mereka bahkan sudah bekerja di usia yang sangat muda.
"Kami menemukan kenyataan yang lebih sunyi, banyak anak berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal dan bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga," ujarnya.
"Jadi diingatkan ya, tidak ada ruang bagi intervensi kepentingan apa pun dalam penetapan peserta didik, termasuk titipan dari pihak mana pun. Sekolah Rakyat ini harus bersih. Menteri Sosial saja tidak bisa menitipkan siapa pun. Semua harus sesuai data dan fakta di lapangan," imbuh Gus Ipul.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1–4) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena memadukan berbagai program unggulan pemerintah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Berdasarkan data Kementerian Sosial ada sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan sudah dibangun pada tahun 2025 dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. (ANTARA)
