Ujian di Bumi Melayu; Abdul Wahid, UAS, dan Dilema Politik Riau

Oleh: Febrian Amanda, Pengamat Komunikasi Politik, Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Perdana

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Refleksi moral dan komunikasi publik dalam pusaran antara agama, kekuasaan, dan persepsi.

Pagi yang hangat di Jakarta berubah menjadi babak baru dalam panggung politik Riau. Sepuluh orang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Di antara mereka, sosok Gubernur Riau, Abdul Wahid, menjadi pusat perhatian publik dan media nasional.

Sesampainya di Gedung Merah Putih, ia tampak tenang — mengenakan kaos putih dan masker. KPK menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih dalam tahap klarifikasi, belum ada penetapan tersangka. Namun badai persepsi telah lebih dulu berembus, menggiring narasi yang belum tentu berakar pada kebenaran.

Di tengah riuhnya kabar, satu suara muncul menenangkan: Ustaz Abdul Somad (UAS). Dengan keteduhan khasnya, ia menyerukan kepada masyarakat agar tidak tergesa menilai, karena Gubernur “tidak ditangkap, hanya dimintai keterangan.” Kalimat yang singkat, tapi menggema — menenangkan di saat banyak yang ingin gaduh.

Bagi sebagian orang, pernyataan UAS terasa seperti pembelaan. Namun bagi mereka yang memahami esensi dakwah, itu adalah bentuk hikmah komunikasi moral — suara seorang ulama yang menjaga ketenangan di tengah kebisingan publik.

Dalam tradisi Islam klasik, ulama memiliki posisi istimewa: mereka adalah ahl al-hikmah — penjaga nurani masyarakat di antara benturan kekuasaan dan kepentingan. Mereka berbicara bukan untuk politik, tetapi untuk kebenaran; bukan demi citra, tetapi demi keseimbangan antara akal sehat dan adab.

UAS, sebagai figur keagamaan berlatar Timur Tengah, memahami peran itu dengan baik. Ia memilih berbicara ketika diam bisa menimbulkan salah tafsir. Dalam konteks sosial-politik yang mudah terbakar, sikap seperti itu bukan kelemahan, melainkan keberanian moral.

Abdul Wahid sendiri datang dari dunia pesantren. Ia dikenal santun, dekat dengan para ulama, dan sebelum menjabat Gubernur, dipandang sebagai sosok muda yang merepresentasikan wajah baru kepemimpinan Riau — pemimpin yang ingin menghadirkan nilai-nilai Islam dalam birokrasi modern.

Dukungan moral dari kalangan ulama, termasuk UAS, bukan lahir dari transaksi politik, melainkan dari keyakinan bahwa Wahid adalah anak pesantren yang membawa harapan baru. Namun, baru seumur jagung memimpin, badai datang lebih cepat dari yang dibayangkan.

Bagi masyarakat, kabar OTT ini bukan sekadar peristiwa hukum, tetapi juga kejutan moral: bagaimana mungkin sosok yang dikenal religius kini harus menjawab dugaan yang mencederai citra idealisme itu?

Namun di sinilah letak hikmah peristiwa ini — bahwa kekuasaan, betapapun tampak terhormat, selalu menjadi ladang ujian. Ia menguji bukan hanya mereka yang berkuasa, tetapi juga masyarakat yang menilai. Apakah kita masih mampu menegakkan adab sebelum menghakimi, dan apakah sang pemimpin mampu menjaga integritas di tengah godaan jabatan?

“Ulama sejati bukan menolak politik, tetapi menolak kehilangan moral di tengah politik.”

Riau — tanah Melayu yang kaya budaya dan spiritualitas — kini kembali diuji antara moral dan realitas. Kasus Abdul Wahid menunjukkan bahwa iman tidak otomatis membuat seseorang kebal dari godaan kekuasaan. Justru di situlah Allah menempatkan ujian yang paling tajam: pada mereka yang tampak baik, agar kebaikan itu teruji bukan di lidah, tetapi di tindakan.

Bagi Abdul Wahid, ini bukan sekadar proses hukum; ini adalah ujian kepemimpinan dan ketulusan.

Bagi UAS, ini pengingat bahwa tanggung jawab moral seorang ulama jauh lebih berat dari sekadar menjadi suara publik.

Sebagai pengamat komunikasi politik berlatar Timur Tengah yang mengenal keduanya, saya melihat peristiwa ini bukan sekadar persoalan lokal, tetapi bagian dari narasi besar tentang hubungan agama, moralitas, dan kekuasaan di Indonesia.

Kita hidup di era ketika persepsi lebih cepat dari kebenaran, dan opini lebih keras dari moralitas. Dalam kondisi seperti itu, suara teduh seorang ulama menjadi oase — sekaligus pengingat bahwa adab dan kesabaran adalah bagian dari perlawanan terhadap kebisingan publik.

Abdul Wahid mungkin sedang diuji; UAS pun demikian. Namun ujian terbesar sejatinya ada pada masyarakat: apakah kita masih mampu bersikap adil ketika yang diadili belum tentu bersalah?

Ujian di Bumi Melayu ini bukan akhir, melainkan cermin bagi bangsa yang mudah kagum sekaligus mudah menghakimi; mudah menyanjung, namun cepat melupakan. Seorang pemimpin bisa jatuh, seorang ulama bisa disalahpahami — tetapi nilai moral tidak boleh ikut tumbang.

Kekuasaan akan datang dan pergi. Namun kebijaksanaan — itulah warisan yang abadi.

Dan mungkin, di tengah segala tafsir dan opini, Allah sedang mengajarkan kita satu hal sederhana: bahwa iman, kejujuran, dan kesabaran adalah tiga pilar yang tetap tegak, bahkan ketika segala citra runtuh.