Masih Banyak Orang Jahat di Riau, Saut: KPK Buka Kantor di Sini

Rakor-Pencegahan-Korusi-oleh-KPK.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ZUHDY FEBRIYANTO)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengatakan, masih banyak orang-orang jahat di Riau ini sehingga korupsi terus terjadi.

 

Untuk itu, KPK akan membuka kantor sementara di Riau, guna mengawasi secara intensif jalannya roda pemerintahan. "Kami harus hadir di tengah masyarakat, supaya kuping kami lebih peka. kalau tak ditunggui, orang jahat terus (korupsi)," kata Saut kepada wartawan, Rabu, 13 April 2016, usai menggelar Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, di Balai Serindit, Gubernuran, Jalan Diponegoro. 

 

Saut menjamin, kantor sementara itu tidak menggunakan aset milik pemerintah daerah. Dikhawatirkan, jika itu dilakukan, independensi KPK sebagai lembaga antirasuah, terganggu. 

 

Baca Juga: Sudah Tersungkur di Tanah Mahasiswa Tetap Dipukul dan Ditendang

 

"Kita akan cari bangunan sendiri dan kita tidak akan memberitahukan lokasinya guna menjaga keamanan. Sebisa mungkin kantor sementara tersebut jauh dari perkantoran pemerintah," janji Saut.


 

Namun hingga kini mantan Staf Ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu tak memberi tahu waktu pasti kapan Kantor Sementara KPK di RIau tersebut akan dibuat dan ditetapkan. "Pokoknya segera akan kita buka," imbuhnya.

 

Rencana KPK membuka kantor perwakilan di Riau merupakan terobosan baru dilakukan institusi itu guna mengawasi daerah-daerah yang dicatat rawan terjadi tindak pidana korupsi.

 

Riau menjadi satu dari beberapa provinsi yang dicatat KPK memiliki sejarah buruk terhadap pejabat daerahnya tersandung tindak pidana korupsi.

 

"Selain Riau, ada lima provinsi lainnya yang juga kita catat rawan, dan kita juga akan membuka kantor di sana nantinya. Provinsinya antara lain; Banten, Sumatera Utara, Aceh, Papua dan Papua Barat," tandasnya.

 

Klik Juga: Kenapa Pejabat Riau Banyak Tersandung Korupsi? Ini Kata KPK

 

Sebelumnya, Saut mengatakan, korupsi tetap terjadi dan menjamur di Indonesia, dan Riau, karena gaya hidup pejabat suka akan hal bermewah-mewah. Tak hanya itu, tuturnya, masih banyak pejabat teras di Bumi Lancang Kuning, belum melaporkan jumlah harta kekayaan mereka miliki ke KPK. 

 


Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline