Zaini Ismail: Penggantian Sekdaprov Cacat Hukum

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Penggantian posisi Sekda Provinsi Riau dari Zaini Ismail kepada M Yafis dianggap tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Zaini Ismail menilai hal tersebut cacat hukum.

"Pernggantian yang dilakukan ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Jika tidak percaya silahkan buka aturan perundang-undangannya. Di dalam Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah ada mekanisme dan prosedurnya secara jelas," ungkap Zaini Ismail kepada jurnalis di rumah dinas sekda Riau, Jalan Gajah Mada, Senin (26/10/2015) siang. (BACA JUGA: Plt Gubri Copot Zaini Ismail dari Sekdaprov)

Menurut Zaini, prosedur penggantian yang tepat jika disandarkan pada UU Aparatur Sipil Negara adalah dengan melakukan seleksi terbuka melalui assasment. "Harusnya diadakan seleksi terbuka yang bisa diikuti oleh pejabat Eselon I seluruh Indonesia untuk menggantikan posisi Sekda ini. Demikian menurut undang-undang. Dan jika diadakan seleksi terbuka, tentu harus dibentuk dahulu Tim Panselnya," ucap Zaini. 

"Proses penggantian langsung seperti sekarang ini bisa juga dilakukan, tetapi jika pejabat tersebut telah memasuki masa pensiun. Sedangkan saya belum masuk masa itu. Saya melihat hal ini sebagai ketidaktertiban prosedur," tambah Zaini.

Zaini menyatakan, apa yang diungkapkannya bukan bentuk ketidakpatuhan. Justru ia menyampaikan hal itu karena ia sangat menghormati apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Ia sebagai pejabat hanya ingin meluruskan sesuatu yang dianggap benar padahal tidak. (KLIK JUGA: Zaini Ismail Tak Tahu Jabatannya akan Diserahterimakan)

"Jika dalam hal ini saja kita tidak taat peraturan, bagaimana kita bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar. Pemerintah provinsi ini sebagai contoh bagi jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya, seperti kabupaten dan kota serta kecamatan hingga perangkat desa. Jika provinsinya tidak baik bagaimana yang di bawahnya bisa lebih baik?" tutur Zaini.

Zaini hanya berharap pemerintahan bisa lebih baik lagi dalam menjalankan prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. "Jangan sampai Sekda selanjutnya bernasib sama seperti saya. Makanya kita dorong pemerintahan ini menjadi lebih baik lagi," tandas Zaini.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline