RIAU ONLINE, SIAK – PT Balai Kayang Mandiri (BKM) menggunakan air alam untuk melansir atau mengeluarkan kayu akasia hasil panen di Kabupaten Siak. Perusahaan berdalih tindakan itu dilakukan untuk membasahi lahan gambut dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penemuan ini terjadi saat Bupati Afni Z melakukan peninjauan langsung ke lokasi saluran primer di bawah wilayah Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil pada Senin, 14 Juli 2025 lalu.
Dalam tinjauan itu, ia mendapati bendungan buatan PT BKM di saluran primer pemerintah sehingga menghambat aliran air utama menuju kawasan pertanian di Bungaraya. Di lokasi berbeda ditemukan aktivitas pemuatan kayu akasia di kanal milik perusahaan.
Water Managemen PT BKM, Hendrik, menjelaskan bahwa bendungan dibuat sebagai akses jalan masuk ke lahan perusahaan, sementara air di kanal perusahaan digunakan untuk keperluan menjaga kelembapan gambut dan mencegah karhutla.
“Bendungan dibuat untuk akses jalan masuk ke lahan perusahaan. Sedangkan air yang ada di kanal digunakan untuk menjaga karhutla dan membasahi gambut,” ujar Hendrik, Jumat, 18 Juli 2025.
Namun, penjelasan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Bupati Afni Z. Menurutnya, jika hanya untuk akses jalan, seharusnya dibuat jembatan, bukan dengan membendung saluran air utama yang menjadi tumpuan hidup petani Bungaraya.
Ia juga menyebut bahwa kebutuhan air untuk menjaga kelembapan gambut hanya setinggi 0,4 meter, sedangkan air di kanal perusahaan terlihat jauh melebihi angka tersebut.
“Kalau hanya untuk jalan masuk bisa dibuat jembatan. Tidak perlu membendung saluran utama. Sekarang air ke Bungaraya tersendat, padahal itu sumber utama bagi petani. Ini sangat merugikan mereka,” tegasnya.
“Kalau alasan membasahi gambut, cukup dengan 0,4 meter air. Tapi ini air di kanal perusahaan bisa sampai 3 meter. Sementara di saluran primer tinggal sedikit, padahal jaraknya hanya sekitar 500 meter. Jangan-jangan kalian pakai air alam buat lansir aksia,” imbuhnya.
Afni Z juga menyesalkan tidak adanya embung atau penampungan air buatan dari pihak perusahaan.
Menurutnya, ketergantungan PT BKM pada air alam dari Tasik Betung yang berada di kawasan konservasi Giam Siak Kecil, tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ini adalah tindakan sepihak seharunya di musim seperti ini penggunaan air alam harus seimbang, saling berbagi dengan masyarakat.
“PT BKM katanya enggak punya embung, bikin kanal sendiri airnya dari alam, lalu saluran primer dibendung pula. Petani sekarang kekurangan air, padi mereka terancam gagal panen. Sementara perusahaan punya air melimpah,” keluhnya dengan nada kesal.
Pemerintah dulu membuat sawah lumbung pangan sudah di pertimbangkan, pusat air untuk persawahan dari Tasik Betung, seharusnya perusahaan di sekitar mendukung pertanian.
Pemkab Siak berencana segera menindaklanjuti temuan ini dengan memanggil pimpinan PT BKM untu, serta mencari solusi bersama agar aliran air ke lahan pertanian masyarakat Bungaraya kembali normal dan perusahaan tetap bisa mendapatkan air untuk menjaga gambut dan karhutla.
Pemerintah juga akan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang, apalagi tengah upaya menjaga ketahanan pangan daerah di musim kemarau.
Water Manager PT BKM Hendrik, usai peninjauan kepada Bupati Afni Z mengatakan bersedia untuk diskusi lebih lanjut dan bersedia bekerjasama dengan pemkab Siak untuk mendukung pertanian.
"Kedepan kita diskusi lagi bu Bupati, kita cari solusi untuk kebaikan bersama," tutup Hendrik.

