Sidang perdana panel I sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak 2024 di Gedung MKRI 2, Jakarta Pusat, Jumat, 25 April 2025.
(Istimewa)
RIAU ONLINE, SIAK - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ragukan gugatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid II yang diajukan oleh Sugianto pada sidang perdana panel I sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak 2024 yang digelar di Gedung MKRI 2, Jakarta Pusat, Jumat, 25 April 2025.
Hakim MK mempertanyakan ketidaksiapan tim hukum pemohon, Sugianto, yang tidak menyerahkan alat bukti fisik kepada majelis hakim. Dalam sidang kuasa hukum Sugianto hanya membawa dokumen digital berbasis barcode dan tidak menunjukkan dokumen cetak yang bisa diverifikasi langsung oleh MK.
“Kalau hanya barcode, bagaimana kami bisa menilai bukti? Mahkamah butuh dokumen fisik yang bisa diverifikasi,” kata Ketua MK Suhartoyo saat memimpin sidang Panel I.
Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah, dokumen fisik sangat penting sebagai dasar pertimbangan hakim. Ketiadaan bukti fisik membuat kekuatan permohonan langsung diragukan sejak awal persidangan.
Gugatan ini sendiri diajukan oleh Sugianto, calon wakil bupati nomor urut 01, untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Siak yang memenangkan pasangan nomor urut 02, Afni Z dan Syamsurizal.
Baca Juga
Dalam pokok permohonannya, Sugianto meminta MK mendiskualifikasi Calon Bupati Petahana Alfedri dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Alfedri.
Namun majelis juga mempertanyakan sejumlah hal dalam substansi permohonan. Salah satunya dalil tentang periodesasi Alfedri yang baru diajukan setelah pemungutan suara ulang (PSU) selesai digelar.
“Kalau memang periodesasi itu dianggap bermasalah, kenapa tidak digugat sejak awal?,” tanya Suhartoyo.
Sementara itu, pasangan calon lainnya, Irving Kahar Arifin dan Afni Z, hadir sebagai pihak terkait. Irving menegaskan, tidak ikut dalam pengajuan gugatan ini, dan telah menyatakan menerima hasil Pilkada. KPU Kabupaten Siak sebagai termohon juga hadir secara langsung bersama kuasa hukumnya.
Afni Z, yang ditetapkan sebagai bupati terpilih, menyampaikan bahwa menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga berharap proses persidangan berlangsung terbuka dan lancar.
“Hari ini baru sidang pendahuluan, belum putusan. Agendanya hanya mendengarkan keinginan pemohon,” kata Afni.
Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPU Siak sebagai termohon dan tanggapan dari pihak terkait.
