Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur SF Hariyanto (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Plt Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto mengklarifikasi pernyataannya soal Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi faktor penyebab retribusi daerah rendah.
Klarifikasi ini disampaikannya pada Rabu, 24 Juni 2026, sehari setelah pernyataan yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak terhadap penurunan pendapatan retribusi menjadi polemik di tengah masyarakat.
Meskipun demikian, melalui akun facebook Riauonline, sejumlah netizen justru mendukung pernyataan SF Hariyanto yang telah diklarifikasi tersebut. Netizen juga meminta agar SF Hariyanto berani menghentikan program tersebut.
"Betul sekali pak SFH bubarkan aja MBG contoh pemda kabupaten Malang yg berani menutup MBG," tulis akun Tono Brayn dikutip Sabtu, 27 Juni 2026.
"Itu betul yang disampaikan oleh gubernur. Fakta yang tidak bisa ditolak," tulis akun Martius Ismail.
"Apa yang sampaikan pak Gubenur Riau benar adanya, lebih baik MBG di stop di Riau," ungkap akun Said Efendi
"Kalau memang MBG menghambat PAD Riau sebagai mana disampaikan PJ Gubernur Riau SF Hariyanto, sebaiknya ditutup saja," timpal akun Zam Askari.
Sebelumnya, Plt Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang terkesan menuding Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebabkan realisasi retribusi Pemprov Riau rendah.
Baca Juga
Ia menjelaskan, Pemprov Riau mendukung Program MBG berjalan di Riau karena sejalan dengan semangat efisiensi anggaran Pemprov Riau.
"Kita mendukung MBG karena sejalan dengan semangat efisiensi anggaran di Riau," ujarnya, Selasa 23 Juni 2026.
Menurutnya, MBG membantu penghematan anggaran makan minum sekolah keasramaan sebesar Rp45 miliar per tahun.
"MBG ini membantu kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk biaya makan minum sekolah berasrama. Jadi saya meluruskan pernyataan saya sebelumnya yang berkembang," jelasnya.
Pernyataan diatas merupakan klarifikasi dari pernyataannya saat menanggapi keluhan Ketua Pansus Optimalisasi Pajak Abdullah, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Riau, pada Senin 22 Juni 2026.
Dalam momen itu, Ketua Pansus Optimalisasi Pajak Daerah Abdullah menyampaikan realisasi retribusi Pemprov Riau lebih rendah dibandingkan provinsi tetangga. Bahkan, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi retribusi daerah Riau baru mencapai sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar yang telah ditetapkan.
"Enam bulan ini capaian kita baru sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar. Sementara Sumatera Barat mampu memperoleh retribusi hingga Rp22 miliar," ujar Abdullah.
Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi Pemprov ini harus menjadi perhatian semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait di Riau.
"Ekonomi kita jauh lebih besar, tetapi penerimaan retribusinya justru kalah. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh OPD yang memiliki objek retribusi," jelas Abdullah.
Menanggapi hal ini SF Hariyanto mengatakan rendahnya realisasi retribusi ini dikarenakan dampak dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Pertama merespon retribusi progressnya kecil, ini adalah dampak dari MBG. Mereka dikasih makan dan minum sehingga banyak kantin itu tutup," ujarnya.
Namun ia menjelaskan bahwa dengan kebijakan MBG saat ini, kantin-kantin mulai kembali "hidup".
"Alhamdulillah sekarang ada kebijakan untuk memberdayakan kembali kantin-kantin sekolah. Mudah-mudahan aktivitas ekonomi bisa kembali tumbuh dan berdampak positif terhadap penerimaan daerah," pungkasnya.
