(Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU — Melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan gotong royong untuk mengangkut tumpukan sampah tidak efektif dalam mengatasi krisis sampah yang kian meluas.
“Ya, nggak maksimal lah, karena hari-hari bukan itu kerja mereka. Kalau pun bisa, itu hanya 1–2 hari," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Rois, Rabu 11 Juni 2025.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemko seharusnya mengerahkan personel yang memang memiliki kompetensi di bidang kebersihan, terutama pasukan kuning dari Dinas PUPR atau Dinas Perkim, untuk menangani kondisi darurat tumpukan sampah yang kini terjadi di hampir seluruh kecamatan.
“Kalau kondisi darurat seperti ini, lebih bagus dikerahkan pasukan kuning yang dimiliki Dinas PUPR atau Dinas Perkim. Nanti tinggal kekurangannya bisa dibantu oleh sebagian tenaga THL, sambil tetap berkoordinasi di lapangan,” jelas Rois.
Baca Juga
“Saya rasa itu solusi yang paling masuk akal sampai nanti tanggal 2 Juli, saat LPS mulai bekerja," tambahnya.
Lebih lanjut, Rois mendorong Pemko Pekanbaru untuk bergerak cepat dan mencari solusi konkret menjelang transisi pengelolaan sampah ke Lembaga Pengelola Sampah (LPS).
Salah satunya, dengan memanfaatkan sisa anggaran pihak ketiga yang sebelumnya menangani pengangkutan sampah, sebelum kontraknya diputus.
“Kalau pegawai dikerahkan terus-terusan, itu bukan solusi menurut saya. Pemko harus segera konsultasi dengan BPKP atau BPK soal anggaran pengelolaan sampah,” tegas Rois.
