Pemprov Riau Tak Miliki Perencaan Hadapi Covid-19, Cuma Pindahkan Masalah

Ade-Hartati.jpg
(Sigit Eka Yunanda/Riau online)

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau merencanakan menggunakan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk menalangi vaksinasi Covid 19 bagi masyarakat Riau.

Atas Hal ini, Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati mengapresiasi itikad baik pemprov Riau namun juga mengingatkan bahwa permasalahan Covid 19 tidak hanya vaksinasi.

 

"Pertama, kita sepakat dengan dicadangkannya anggaran Rp 50 Miliar oleh Pemrov untuk penyediaan, pendistribusian serta penyimpanan vaksin bagi masyarakat Riau. Sumber pendanaan vaksin yang diambil dari sisa recofusing anggaran, namun hal ini kembali mengisyaratkan kepada kita, bahwa sekali lagi

Pemprov tidak memiliki perencanaan dalam menghadapi pandemi," ujar Ade Rabu, 30 Desember 2020.

 

 

 

Ade Menilai penggunaan anggaran BTT untuk vaksinasi ini harus diperhatikan untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan pendanaan lain yang mungkin terjadi di masa pandemi yang belum tahu kapan berakhir.

 

"Logika nya, kalau dana yang berada di pos BTT tersebut digunakan untuk kesiapan vaksin, maka bagaimana rencana ke depan mengingat pandemi belum tentu kapan akan berakhirnya. Perlu diingat bahwa pandemi Covid 19 tidak hanya menyasar permasalahan kesehatan. Pandemi covid 19 sudah menyasar pada persoalan multi dimensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial," jelas Ade..

 

Menurut Ade, Pemerintah Provinsi Riau tidak melakukan penyesuaian pendanaan dalam menghadapi pandemi Covid 19 sehingga memperberat penyelesaian dan penanganan Covid 19.

 

"Dalam pembahasan APBD 2021 di tingkat komisi, terutama di komisi V, anggaran-anggaran di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, sama sekali tidak menunjukkan perencanaan dalam menghadapi pendemi. Anggaran yang tertuang di APBD lebih banyak bicara anggaran rutin," ujar Ade.

 

Ade mengetengahkan sejumlah pos anggaran Covid 19 yang justru tidak dimaksimalkan Provinsi Riau dalam upaya menjaga ritme ekonomi masyarakat.

 

"Kita bisa lihat, untuk bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBD Riau, di triwulan terakhir masih tersisa sebesar 40%. Belum lagi anggaran pemulihan ekonomi yang masih belum sama sekali

direalisasikan. Artinya, persoalan tahun sebelumnya saja masih menyisakan begitu banyak pekerjaan besar bagi Pemprov,"

 

Hal lain yang harus diperhatikan Pemprov adalah kembali dibukanya sekolah di awal tahun 2021. Ade menilai hal ini perlu dicermati sehingga tidak memunculkan klaster pandemi baru di Riau.

 

"Ditambah lagi di awal tahun, Pemprov harus siap dengan konsekuensi dimana dunia pendidikan sudah mulai dibuka. Hal tersebut tentu harus dipersiapkan secara matang dan jangan sampai menimbulkan persoalan baru, baik dikarenakan ketidaksiapan Pemprov dalam hal kebijakan anggaran dan kebijakan teknis di lapangan,"

 

 

 

Melihat ketidakmatangan Pemprov Riau dalam mengkomposisikan anggaran ini, Ade menilai Pemprov hanya memindahkan satu masalah lain tanpa menyelesaikan akar masalahnya.

 

"Oleh sebab itu, saya menilai bahwa Pemrov hanya menyelesaikan masalah dengan masalah, tanpa sedikitpun menyentuh substansi persoalan sesungguhnya," tutup Ade.